Mengubah Pola Pikir Masyarakat Tantangan Utama Smart City

Ilustrasi [Px]

PONTIANAK — Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Sadjan menyebut tantangan utama dalam penerapan peogram smart city adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat atau birokrasi yang tidak atau belum mau berubah.

“Bagaimana mengubah pola pikir yang biasa saja menjadi pola pikir yang maju ke depan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung dalam tata kelola pemerintahan,” kata Sadjan di Pontianak, Kamis (5/12/2019).

Ia menjelaskan, hal itulah yang akan menjadi tantangan Wali Kota Pontianak dan pimpinan daerah lainnya bahwa komitmen untuk mengubah pola pikir itu penting dilakukan.

Dalam hal ini, Sadjan mengatakan tugas Dinas Kominfo Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Kominfo di kabupaten/kota lainnya atau provinsi melakukan sosialisasi bagaimana birokrasi itu mau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang makin modern, canggih, mau berubah serta siap melayani masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Dia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka penerapan Program 100 Smart City. “Komitmen daerah, khususnya Kota Pontianak, sangat luar biasa dalam penerapan program smart city ini,” ujarnya.

Pontianak merupakan satu di antara kota lainnya yang menjadi pilot project dalam Program 100 Smart City. Kehadiran Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Kota Pontianak untuk melihat langsung sejauh mana komitmen Pemkot Pontianak dalam melaksanakan Program 100 Smart City itu.

Menurutnya, sebuah kota dikatakan smart city, indikator utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemerintahan atau kerap disebut e-government. “Ciri utama dari Pemkot Pontianak ini adalah menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan,” sebutnya.

Sadjan menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat, sedangkan sebagai pelaksana pembangunan itu adalah seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkot Pontianak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Tidak hanya oleh Dinas Kominfo, tetapi juga oleh OPD-OPD terkait,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Pontianak Uray Indra Mulya menilai sehebat apapun aplikasi yang diciptakan dan se-smart city apapun Kota Pontianak, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mau memanfaatkan apa yang sudah disediakan Pemkot Pontianak kaitan dengan penerapan smart city. Salah satu yang dilakukan pihaknya terkait dengan masyarakat adalah bagaimana pelayanan publik yang ada di kecamatan atau kelurahan menggunakan aplikasi dalam memberikan pelayanan.

“Kami berupaya membiasakan masyarakat menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi,” katanya.

Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai model sosialisasi terkait smart city, salah satunya saat car free day, di mana di lokasi itu Diskominfo Kota Pontianak menempatkan sebuah booth untuk masyarakat bertanya-tanya soal aplikasi, atau kaitan dengan smart city. “Kemudian juga dalam pertemuan-pertemuan besar, seperti musrenbang dan sebagainya,” katanya. [Ant]

Lihat juga...