Menko Polhukam: Pemerintah Bertekad Bangun Papua Secara Holistik

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan empat program percepatan pembangunan di Papua, khususnya yang menyangkut bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pembangunan infrastruktur.

Secara khusus Mahfud meminta Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan perencanaan percepatan pembangunan Papua diwujudkan secara holistik. Ia pun mengimbau Bappenas untuk keluar dari cara-cara lama dalam membangun Papua.

“Kita bertekad membangun Papua dengan hati dan secara holistik. Ini adalah janji negara untuk mensejahterakannya,” terang Mahfud dalam sambutannya pada acara Konferensi Pembangunan Papua, Selasa (17/12/2019) di Jakarta.

“Kita tidak ingin kementerian punya program yang berbeda-beda, kemudian tempatnya berbeda-beda, kalau seperti itu tidak akan ada gunanya. Kita harapkan semua rencana pembangunan terkoordinir di desk Papua yang ada di Bappenas, meskipun anggarannya tetap tergantung di masing-masing kementerian,” sambungnya.

Sementara itu Gubernur Papua Barat, Dominggus Medacan menyambut baik rencana pembangunan di tanah Papua, khususnya di sektor sumber daya manusia (SDM). Pembangunan manusia diproyeksikan pula mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat Papua Barat yang jumlahnya 21,27 persen dari total penduduk.

Dominggus berharap pemerintah pusat dapat membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membangun balai latihan kerja (BLK) berstandar nasional. Dengan hadirnya BLK, Dominggus yakin kompetensi dan skill SDM Papua dapat ditingkatkan sehingga mereka bisa diterima di perusahaan.

Saat ini, kata Dominggus perusahaan yang berinvestasi di Papua cukup banyak, ada Petrokomia, Petrogas, Mondor dan sebagainya. Artinya lapangan pekerjaan terbuka luas, akan tetapi SDM Papua tidak cukup kompetitif untuk bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang ada.

“Kita sudah punya lahan di manokwari selatan 6 hektar. Melalui APBD Perubahan 2019 kita juga sudah lakukan pematangan lahan. Meskipun Pemerintah Pusat belum bantu kami, kami akan tetap lakukan pembangunan BLk di tahun 2020. Kami tidak ingin anak-anak Papua menjadi penonton lagi di tanah nya sendiri,” pungkas Dominggus di tempat yang sama.

Menjawab Gubernur Papua Barat, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memang sudah berjanji pada saat kampanye, akan membangun BLK di Papua Barat. Bahlil pun mengaku bahwa pembangunan BLK sudah dimasukkan pada anggaran negara di tahun 2021.

“Sebagai anak Papua Barat, sudah menjadi tanggung jawab saya mengawal terwujudnya BLK itu,” tandas Bahlil.

Lihat juga...