Menteri KP: Rencana Eskpor Benih Lobster Masih Dikaji

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menanggapi adanya pro dan kontra rencana ekspor bibit lobster dengan mengatakan, bahwa semua kebijakan dari kementerian yang dipimpinnya adalah untuk menunjang perekonomian Indonesia tanpa merusak lingkungan. 

“Ini sedang kami kaji terus, manfaatnya seperti apa. Kita harus melihat, bahwa ada masyarakat yang selama ini hidup dari melakukan penangkapan benih-benih lobster di lapangan. Dan, ini sudah berlangsung lama,” kata Edhy, saat ditemui di acara Indonesia Seafood Expo 2019, di JCC Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia menyebutkan, jika dilakukan pelarangan, bagaimana dengan kehidupan para masyarakat ini?

“Di Indonesia kan belum ada fasilitas pembesaran lobster. Inilah yang kita coba untuk hidupkan. Kita coba mengajak negara-negara yang selama ini sudah melakukan pembesaran lobster untuk datang ke Indonesia, misalnya Vietnam,” ucapnya.

Edhy menegaskan, bahwa dirinya mengharapkan bisa 100 persen mengembangkan lobster di Indonesia.

“Dari penangkapan lobster ini, selain diekspor, sebagian akan dikembalikan ke alam. Sehingga tidak akan terjadi kerusakan lingkungan. Apakah itu 2,5 persen atau lima persen,  tergantung kajiannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kajian di lapangan menunjukkan tidak sampai dari satu persen dari anak lobster yang mampu bertumbuh menjadi lobster dewasa.

“Jadi kalau kita kembalikan dua atau lima persen saja ke lingkungan, artinya sudah ada peningkatan satu persen hingga empat persen. Jadi bagus, kan? Pokoknya kita akan terus mengkaji masalah ini,” kata Edhy.

Edhy menggambarkan, jika dilakukan budi daya di dalam negeri, akan dibutuhkan waktu dalam mempersiapkan fasilitas dan infrastrukturnya.

“Selama menunggu ini, terus apa yang akan dilakukan? Kan masyarakat ini tetap harus makan. Sementara jika kita ekspor, masyarakat ini akan tetap mendapat pemasukan dan ada pemasukan bagi negara. Daripada di alam mati,” urainya.

Namun ia menegaskan, masih akan dilakukan pengkajian tentang skema ekspor ini. Dan, diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan ekspor secara resmi, akan menutup celah penyelundupan.

“Daripada masyarakat melakukan penyelundupan atau penjualan melalui perantara, lebih baik kita menjembatani penjualan dari petani atau koperasi secara langsung kepada pengusaha yang biasa menerima benih. Artinya, kita memberi peluang kepada para penjual benih ini untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari benih yang mereka jual,” pungkasnya.

Lihat juga...