Minimalisasi Pelanggaran ASN Pekanbaru Manfaatkan Aplikasi WBS

Wakil Gubernur Riau, Edy Nasution (kanan), menangkap tangan sejumlah ASN Riau yang nongkrong di kedai kopi dan restoran pada jam kerja di Kota Pekanbaru, Senin (10/6/2019) – Foto Ant

KOTA PEKANBARU – Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru menerapkan sebuah sistem pelaporan dan pengaduan berbasis android. Hal itu menindaklanjuti  temuan berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ASN di lingkup pemerintah kota itu.

“Sistem pelaporan dan pengaduan berbasis android ini bernama WBS (Whistle blowing System), yang pertama kali diterapkan oleh KPK itu, sudah selesai dan segera diuji coba di 2020,” kata Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Syamsuwir, di Pekanbaru, Kamis (19/12/2019).

Menurut Syamsuwir, WBS merupakan aplikasi berbasis internet, yang akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan temuan tindakan pejabat atau ASN di lingkungan Kota Pekanbaru, yang terindikasi melakukan penyimpangan. Aplikasi WBS, menjadi salah satu program baru hasil bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung, yang lebih dahulu meluncurkan aplikasi tersebut.

Pada Januari 2020, sistem tersebut diujicobakan dan Februari 2020 sudah bisa diterapkan. “Melalui aplikasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja ASN, dan keberadaan aplikasi ini bisa mendorong kinerja penjabat menjadi lebih baik lagi,” tandasnya.

Diharapkannya, aplikasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat, dan membuat kinerja ASN di lingkungan Kota Pekanbaru menjadi lebih baik lagi. “Sistem ini ibarat pluit (sebagai peringatan dini), yang akan berbunyi ketika terjadinya perbuatan ASN menyimpang,” tandasnya.

Penerapan WBS, menjadi salah satu upaya Inspektorat Pekanbaru untuk membangun budaya yang mengutamakan integritas, profesionalitas, religiusitas, dan semangat reformasi birokrasi dan juga mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Selain WBS, Inspektorat Pekanbaru juga membuat aplikasi bernama E-STILA atau elektronik sistem tindak lanjut. Aplikai tersebut berfungsi untuk mempercepat tindaklanjut dari temuan penyimpangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesuai dengan UU No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Inspektorat dibutuhkan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Keberadaanya diharpakan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis oleh badan ini. (Ant)

Lihat juga...