MK Putuskan Uji Materiil UU OJK tak Diterima

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materi UU No. 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat diterima.

Uji materiil ini berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada OJK untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di sektor keuangan, dan kewenangan tersebut tidak hanya dimiliki oleh penegak hukum.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat sidang pengucapan putusan uji materiil UU OJK di ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mengatakan, dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja, tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu.

Sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya,” kata Hakim Konstitusi, Manahan MP. Sitompul .

Terkait dengan pertimbangan di atas, kata Manahan, apabila diletakkan  dalam bingkai integrated criminal justice system harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik kepolisian.

Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana.

Dalam konteks itu, setiap lembaga, baik itu kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang.

“Sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain,
kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip integrated criminal justice system. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi  antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik kepolisian,” ungkapnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sebelum lebih jauh menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK dapat dibenarkan ataukah sebaliknya.

Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

“Oleh karenanya diperlukan aturan hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil. Serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi, Saldi Isra, menyebutkan, apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan  penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan.

Namun, jika kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu.

“Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi
sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari,” jelasnya.

Terhadap argumentasi para Pemohon, sebut Saldi, bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, maka Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian.

“Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam  sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional.

Artinya, ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif tetapi juga dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu, mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,” ungkapnya.

Lihat juga...