MKGR: Pembangunan Desa dan Luar Jawa Sudah Sejak Pak Harto

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Perhatian besar Presiden kedua RI, Jenderal Besar HM Soeharto terhadap Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), sebuah organisasi massa yang didirikan oleh Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi, pada 3 Januari 1960,  begitu besar.

Adalah Muktar Herman Putra, Sekretaris Jenderal MKGR, menyebut Pak Harto sangat mendukung MKGR yang memiliki visi mulia dengan program-programnya untuk mensejahterakan rakyat.

Pak Harto, kata Muktar,  sangat mengenal Sugandhi, pendiri MKGR. Salah satu tokoh yang merentang sejarah Orde Lama (Orla) kepada kebangkitan Orde Baru (Orba). Gandhi adalah asisten Bung Karno, saat itu.

“Pak Harto melihat kualitas sepak terjang MKGR sangat baik. Maka, beliau berkenan menjadi pembimbing utama MKGR, dan selalu memberikan dukungan,” kata Muktar kepada Cendana News saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Di era pemerintahan Pak Harto, ormas-ormas semacam MKGR diminta untuk menyusun program-program untuk dikerjasamakan dengan departemen terkait. Dan mengaplikasikan program departemen dan ormas untuk kepentingan rakyat.

“Contoh kita bekerja sama dengan departemen sosial dan dirjen POM, kita mengadakan operasi bibir sumbing dan katarak. Dokter-dokternya dari MKGR, sedangkan obat-obatnya  didapat dari ditjen POM,”  jelas Muktar.

Contoh lainnya lagi sebut dia, adalah membangun perkebunan dan pertanian MKGR dan hutan rakyat. “Ini oleh Pak Harto dibolehkan kerja sama dengan departemen kehutanan,” ujarnya.

Selain itu juga kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan mengirim generasi muda MKGR dikirim tugas belajar pertukaran pemuda dengan negara Jepang.

“Jadi memang dulu ada fasilitas program pemerintah sebetulnya. Tapi dilaksanakannya itu oleh ormas,” ujarnya.

Muktar mencontokan lagi, ketika terjadi bencana alam, MKGR itu langsung bekerjasama dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Penyebaran bantuan dilakukan oleh MKGR

“Ormas MKGR kan ada sampai ke kecamatan. Kita juga datang ke sana kumpulkan massa MKGR di kecamatan tersebut untuk serahkan bantuan pemerintah. Jadi kita yang laksanakan sehingga cepat tanggap,” tukasnya.

Sehingga kata dia, di era pemerintahan Pak Harto, keberadaan ormas itu sangat bagus dikarenakan  memang ada program kerja sama dengan  departemen terkait.

Ormas-ormas juga dapat dana bantuan presiden (Banpres), namanya dana organisasi. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada MKGR, tapi juga ormas lainnya, seperti KNPI.

Namun demikian, kata Muktar, ada juga program-program yang MKGR usulkan berdasarkan proposal kepada Presiden Soeharto, yang nantinya ditunjukkan secara teknis dengan departemen terkait.

“Itulah keberhasilan Pak Harto dalam mengelola ormas-ormas itu. Ada fasilitas, jadi ormas itu memang dinamisasinya sangat tinggi, bergairah hidup berbangsanya,” ujar Muktar.

MKGR dan ormas lainnya mengajukan sebuah program kepada departemen sesuai kebijakan presiden. Ini menurutnya, karena Pak Harto juga merasa, bahwa tanpa keterlibatan masyarakat dan rakyat pembangunan nasional tidak secepat itu.

“Pak Harta sebagai Bapak Pembangunan  menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dalam percepatan pembangunan itu sangat menentukan kualitas pembangunan itu sendiri,” tukasnya.

Jadi menurutnya, kalau sekarang ada dana desa itu sebuah gerakan yang sebenarnya di zaman  Pak Harto dari dulu sudah dilakukan sampai desa-desa.

“Kerja sama dengan TNI membuat ABRI Masuk Desa (AMD) bikin jalan, dan listrik. Jadi memang dari dulu,  bahkan ormas-ormas dilibatkan oleh Pak Harto,” jelasnya.

Contoh lagi sebut dia, ada pembangunan di daerah transmigrasi. “Kita diterjukan kesana untuk pembina transmigrasi tentang pertanian. Juga  diberikan dana dari departemen pertanian untuk membeli alat pertanian,” imbuhnya.

Sehingga di setiap lini pembangunan itu, MKGR dan ormas lainnya dilibatkan. Seperti KNPI, setiap ada kunjungan ke Tapos, Bogor, Jawa Barat, untuk belajar peternakan hewan.

Dalam perjalanan membesarkan MKGR, Muktar selalu ingat akan pesan Pak Harto yang disampaikan pada dirinya. “Pak Harto, itu hanya satu menitipkan kepada saya dan MKGR, bahwa berjuanglah  untuk kepentingan rakyat. Itu pesannya, sehingga kami sangat kehilangan beliau,” ujar Muktar terlihat matanya berbinar.

Dalam pertemuan dengan Ibu Negara Raden Ayu Fatimah Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto, Muktar juga sangat mengingat betul pesan yang disampaikan.

Dia berkisah, saat itu MKGR akan mengadakan pameran buku dengan rincian biayanya hingga Rp14 miliar. Kemudian Muktar menghadap Ibu Tien Soeharto untuk meminta nasihat terkait kegiatan tersebut.

“Apa kata Ibu Tien Soeharto, saat itu. Pak Muktar kalau program ini Rp 14 miliar sudah berapa Posyandu yang bisa dibangun. Pameran buku bukan tidak penting, nggak usalah setinggi itu, lebih baik kerja sama saja dengan perpustakaan negara. Tetapi kalau ada uang besar itu lebih baik kita kerja sama dengan Posyandu untuk kesehatan masyarakat,” ucap Muktar, meniru nasihat Ibu Tien Soeharto.

Makanya, kata Muktar, lahirlah Badan Kesehatan Rakyat (BKR) MKGR,  yang selalu ditopang anggaran oleh Ibu Tien Soeharto.

“Sekarang Ibu Tien Soeharto, nggak ada lagi. Sosok mereka berdua idola saya. Bukan mengidolakan karena Pak Harto itu seorang presiden, dan Ibu Tien Soeharto adalah Ibu Negara. Tapi, saya mengidolakan beliau karena memang pemikiran berliannya,” tukas Muktar, sambil mengucap air mata.

Contoh pemikiran cemerlang Ibu Tien Soeharto, kata Muktar, adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Menurutnya, pembangunan TMII itu dulu banyak yang menentang, tetapi sekarang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa TMII adalah miniatur Indonesia yang dapat mempersatukan ragam budaya bangsa.

” Orang berlomba untuk menikmati bagaimana budaya Sulawesi Selatan, Irian dan lainnya. Daripada kita ke sana belum tiketnya mahal, jadi ya datang saja ke TMII yang betul-betul miniatur Indonesia,” ujarnya.

TMII sebagai wahana pengembangan dan pelestarian budaya bangsa ini, sekarang ini menurut Muktar, tidak dimiliki oleh Ibu Tien Soeharto, karena sudah diserahkan kepada negara. Begitu juga dalam pengelolaan anjungan daerah adalah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah (pemda).

“Adapun pengolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita (YHK), itu konsekuensi logis, karena kalau dikelola oleh pemerintah belum tentu juga ngerti tentang roh daripada pembangunan TMII ini,” tukas Muktar.

Kembali kepada MKGR, dia mengaku dirinya selalu ingat amanat Pak Harto agar berjuang untuk rakyat.

“Saya bertahan di sini bukannya nggak mau jadi menteri, tapi saya harus mempertahankan amanat Pak Harto, bahwa MKGR harus selalu bersama rakyat dengan program-programnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Memang diakui,  MKGR  sudah tidak lagi gemerlap seperti dulu. Karena menurutnya, sekarang ini MKGR harus mencari dana sendiri untuk pengembangan programnya. Seperti,  pasar murah saja misalkan, yang digelar oleh  DPP Wanita MKGR di daerah kumuh di Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

“Kita cari dana sendiri. Kalau dulu kita tinggal laporkan kepada presiden membuat proposal ditunjukklah departemen sosial  untuk kerja sama dengan MKGR,” ujarnya.

Muktar berharap untuk percepatan pembangunan sebuah bangsa maka kuncinya adalah libatkan seluruh masyarakat di dalam percepatan pembangunan ini.

Tentu menurutnya,  tidak hanya yang struktural, seperti sekarang melalui dana desa. “Tapi kembali libatkan semua ormas bekerja sama dengan departemen terkait untuk mempercepat lajunya kerja-kerja itu,” pungkasnya.

Lihat juga...