Omnibus Law Diprediksi Belum Bisa Dongkrak Ekonomi Nasional 2020

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

JAKARTA — Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendatang diprediksi tidak akan lebih baik dari 2019. Bahkan Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut pertumbuhannya berada di angka 4,8 persen, cukup timpang dari target pertumbuhan yang dipatok pemerintah dalam APBN 2020, yaitu 5,3 persen.

Kepada Cendananews.com, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menilai tantangan yang akan dihadapi Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini, baik dari sisi global maupun domestik.

Secara global ada dua faktor yang akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional, pertama dampak dari perdagangan dunia yang lesu, yang tercatat hanya tumbuh 3 persen. Lalu kondisi ekonomi global yang memang melambat, yang berimplikasi pada menurunnya permintaan ekspor.

“Misalnya China yang pertumbuhannya di bawah 6 persen, Amerika di bawah 2 persen, kemudian juga Jepang di bawah 1 persen. Karena mitra dagang kita ini menurun, maka otomatis permintaan ekspor pun menurun. Kami prediksi masih terjadi tahun depan,” jelas Tauhid, Rabu (11/12/2019).

Selain itu, dampak perang dagang antara China dan Amerika pun diyakini masih mendera sektor ekspor dan melemahkan investasi Indonesia, terutama untuk foreign direct investment (FDI) yang tumbuh hanya 4-5 persen, jauh dari target Pemerintah 9-10 persen.

Kemudian dari sisi domestik, tantangannya pun tidak kalah rumit. Setidaknya INDEF memetakan ada tiga hal yang menjadi tantangan pertumbuhan, pertama persoalan defisit neraca perdagangan. Kedua menurunnya laju ekspor dan investasi yang disertai stagnasi peringkat kemudahan berusaha. Ketiga upaya menjaga daya beli seiring dengan rencana kenaikan barang dan jasa yang harganya ditentukan pemerintah.

Sementara terkait Omnibus Law, yang digadang-gadang menjadi jurus sakti dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, menurut Tauhid, itu belum akan membantu di tahun depan. Kemungkinan, baru akan efektif di 2021.

Pertama, naskah akademik dan draftnya kemungkinan baru akan dibahas pada tahun depan karena tahun ini sudah masuki masa reses di Desember. Pembahasan juga akan membutuhkan waktu lama dan lintas komisi terkait, karena banyak sekali undang-undang yang relevan untuk dibahas.

Kedua, peraturan turunan baru akan dibuat oleh pemerintah pada akhir tahun 2020 ataupun awal 2021 sehingga efektif akan berlaku pada tahun 2021.

“Ini penting mengingat yang dibutuhkan pengusaha, bukan hanya level UU tapi juklak dan juknis. Karena pada level pelaksana yang dibutuhkan juklak dan juknisnya. Implikasi keduanya, maka UU Omnibus Law masih butuh waktu sehingga investasi di 2020 sebenarnya masih mengandalkan UU yang lama,” tutupnya.

Lihat juga...