Operator Diminta Dilibatkan Pembangunan Infrastruktur Komunikasi di Daerah 3T

Ilustrasi menara telekomunikasi - ANt

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memberikan insentif kepada operator telekomunikasi, agar mau membangun infrastrukturnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Mastel mengakui, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), telah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Namun, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Bakti hanya berada di 57 kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia Hal tersebut disebabkan, kecilnya anggaran yang dimiliki oleh Bakti, yang berasal dari keuntungan operator telekomunikasi di Indonesia.

“Selain itu, dana yang dimiliki oleh Bakti juga kecil. Mereka hanya mendapatkan sumbangan dari dana USO operator telekomunikasi. Memang Palapa Ring sudah jadi, namun yang dibangun Bakti tersebut baru backbone,” kata Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono, Sabtu (14/12/2019).

Ketidakmampuan pemerintah ini, seharusnya dapat diatasi dengan menugaskan kembali operator untuk membangun infrastrukturnya di daerah 3T. Namun, tentunya disertai dengan pemberian insentif tertentu. “Jika operator harus ditugaskan kembali maka Pemerintah harus memberikan insentif. Seperti memberikan hak eksklusif kepada salah satu operator daerah tersebut, sebab di daerah USO tidak ada kompetisi. Jika dikompetisikan tak ada operator yang mau,” ujar Kristiono.

Ia menjelaskan, UU No.36/1999, tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 16 menyebut, operator telekomunikasi harus membangun di daerah 3T, mereka diberi kebebasan untuk memilih kontribusi dengan membangun serta menyediakan sarana dan prasarana atau kompensasi lainnya.

“Bukan malah saat ini operator malas membangun, dan hanya membayar 1,25 persen dari gross revenue saja. Dengan merasa telah membayar, operator tidak memiliki kewajiban membangun jaringan telekomunikasi. Hal itu tidak sejalan dengan semangat dari UU Telekomunikasi,” tutur Kristiono.

Oleh karena itu, agar pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi berjalan lebih cepat dan efisien, Kristiono meminta agar Pemerintah dapat melakukan harmonisasi dan mengembalikan aturan mengenai pembangunan daerah 3T.

Tidak hanya dilakukan dengan dana sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator telekomunikasi kepada Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa subsidi kepada masyarakat, dengan menutupi biaya selisih antara biaya operasional operator dengan pendapatan di daerah tersebut. Harapannya, yang disubsidi oleh pemerintah itu adalah layanan telekomunikasi masyarakat di daerah 3T, bukan operator penyedia backbone tertentu. (Ant)

Lihat juga...