Pansel Lelang Jabatan di Sikka Dinilai Diskriminatif

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintahan kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dinilai diskriminatif dan memiliki tendensi tertentu, sehingga melemahkan semangat reformasi birokrasi.

“Pansel diskriminasi dan memiliki tendensi tertentu sehingga melemahkan semangat reformasi birokrasi,” kata Petrus Herlemus, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/12/2019).

Saat konferensi pers, Petrus yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Sikka ini mengatakan, dari 9 jabatan yang dilelang, 8 jabatan lainnya mengikuti syarat minimal kualifikasi pendidikan sarjana atau Diploma IV.

Namun untuk jabatan kepala dinas kesehatan, katanya, syaratnya harus strata 2. Ini yang membuatnya menganggap panitia seleksi menentukan secara sepihak dan tidak memiliki kewenangan untuk menambah dan mengurangi syarat.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur, saat konferensi pers di kantornya, Selasa (17/12/2019). -Foto: Ebed de Rosary

“Hal ini tidak sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2019, tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Petrus, dalam Permen itu tidak ada syarat yang menyebutkan kepala dinas kesehatan harus strata 2 seperti yang ditambahkan oleh panitia seleksi, dan dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2018, juga tidak ada syarat itu.

Dalam Perbup, kata dia hanya ada tambahan syarat Diklat PIM IV sesuai dengan SK Menteri PAN halaman 497 yang menyaratkan jenjang pendidikan sarjana/ diploma IV tidak ada syarat harus strata 2.

“Mulai dari UU ASN Nomor 5, Peraturan Pemerintah Nomor 11, PermenPAN Nomor 15 dan Keputusan Men PAN tidak ada penmabahan syarat calon kepala dinas kesehatan harus Strata 2,” tegasnya.

Sesuai aturan, lanjut Petrus, panitia seleksi tidak memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengurangi syarat calon untuk mengikuti seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka.

Jika panitia seleksi berpatokan pada Permenkes Nomor 971 Tahun 2009, maka panitia seleksi tidak cermat dan gegabah, sebab Permenkes itu telah gugur demi hukum ketika Undang – Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diberlakukan.

“Sesuai fakta dan bukti hukum, saya simpulkan kalau proses seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi adalah perbuatan yang melawan hukum ,sehingga wajib hukumnya untuk membatalkan proses itu,” tegasnya.

Sementara pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKDPSDM) kabupaten Sikka, Lukas Lawe, mengatakan, untuk setiap jabatan yang lowong minimal harus ada 3 orang calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

Lukas menegaskan, untuk jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), peserta seleski belum memenuhi persyaratan sehingga panitia seleksi akan memperpanjang waktu pendaftaran.

“Kami akan memperpanjang waktu pendaftaran tahap ke dua, dan kami akan lakukan komunikasi dengan komisi Aparatur Sipil Negara agar mendapatkan kemudahan,” ungkapnya.

Lihat juga...