Pedagang Pasar di Bekasi Kembali Mengadu ke Dewan

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Puluhan perwakilan dari tiga pedagang pasar di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali mendatangai kantor DPRD setempat di jalan Khairil Anwar, Senin (30/12/2019).

Mereka meminta DPRD Kota Bekasi dapat memberi solusi terbaik terkait revitalisasi empat pasar yang telah ada pemenangnya tersebut. Terutama terkait regulasi dalam penetapan harga jual kios baru dan teknis lainnya oleh pihak pengembang.

Tiga pedagang pasar yang menyampaikan aspirasi di kantor DPRD tersebut, perwakilan dari pedagang pasar Bantargebang di Kecamatan Bantargebang, pedagang Pasar Baru Jatiasih, dan pedagang Pasar Familiy Mart di Medansatria.

Mereka diterima oleh enam anggota DPRD Kota Bekasi dari lintas komisi, seperti Ketua Komisi II, setelah selesai paripurna masa sidang penutupan akhir tahun 2019.

Arif Rahman Hakim, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, usai menerima perwakilan pedagang, Senin (30/12/2019). –Foto: M Amin

Sebelumnya, puluhan perwakilan pedagang pasar tersebut  sudah hadir sejak pagi dan sempat diterima oleh Anggota Komisi IV, Latu Harhary.

“Dari empat pasar di Kota Bekasi yang akan dilakukan revitalisasi memiliki persoalan yang sama terkait masalah harga yang ditentukan pengembang, tidak melalui proses musyawarah melibatkan pedagang pasar,” kata Ucok, perwakilan dari pedagang pasar Jatiasih.

Dikatakan, semua pedagang di tiga pasar yang hadir di DPRD Kota Bekasi pada dasarnya tidak menolak revitalisasi, bahkan sebaliknya mendukung proses tersebut. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah regulasi yang ditetapkan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) tanpa melibatkan pedagang hingga akhirnya memberatkan pedagang.

Menurutnya, di samping besaran down payment (DP) yang ditetapkan bagi pedagang untuk menempati pasar setelah revitalisasi, sangat memberatkan karena tidak melalui musyawarah melibatkan pedagang pasar itu sendiri.

Sementara Hasan Basri, pengacara perwakilan dari pasar Bantargebang mengakui inti tuntutan pedagang di tiga pasar yang akan dilakukan revitalisasi tersebut sama, terkait harga. Namun dia menyebut, persoalan di Bantargebang lebih rumit karena ketidakjelasan dari pengembang.

“Pengembang yang dimenangkan dalam lelang revitalisasi sampai sekarang belum pernah sosialisasi dengan pedagang pasar. Hal lain, harga yang ditentu lebih tinggi dibanding harga di tempat lainnya,” ujar Hasan.

Dikatakan, harga jika per meter kios di Pasar Bantargebang mencapai Rp35 juta khusus pedagang baru. Sedangkan harga untuk pedagang lama ditentukan Rp26 juta per meternya.

Menurutnya, ketidak jelasan lainnya, bahwa melalui surat edaran PT Japana yang dimenangkan untuk melaksanakan revitalisasi di pasar Bantargebang membuat pedagang bertanya-tanya. Pasalnya, dalam dokumen lelang pasar Bantargebang akan dilakukan revitalisasi, tetapi dalam surat edaran PT yang diterima pedagang pasar Bantargebang akan dilakukan renovasi ringan dan revitalisasi.

“Tidak ada keterangan apakah revitalisasi apa renovasi, belum ada kejelasan. Terkait hal itu, kami sudah melayangkan somasi dan ditembuskan ke Wali Kota Bekasi, Polres san DPRD Kota Bekasi,” tukasnya.

Sementara perwakilan dari pedagang pasar Family Mart, Medansatria, mengakui hal senada terkait ketetapan harga jual tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka meminta dapat dikembalikan sesuai kesepakatan awal yang telah disetujui pedagang pasar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa sudah menjadwalkan khusus dengan memanggil semua pihak awal tahun 2020.

“Terkait revitalisasi pada empat pasar sudah menjadi atensi utama di awal tahun 2020 dari DPRD Kota Bekasi. Semua akan dipanggil untuk mengetahui persoalannya secara jelas, agar mendapatkan titik temu tidak ada yang dirugikan,” tukasnya, mengaku bahwa hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi dalam paripurna penutupan masa sidang 2019.

Ditemui Cendana News usai menerima pedagang pasar tersebut, Arif Rahman menegaskan, bahwa  sudah meminta instansi terkait untuk tidak melakukan kegiatan apa pun terkait revitalisasi pasar sebelum ada titik temu melibatkan pedagang dan pengembang.

Sementara anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, yang ikut menerima perwakilan dari tiga pedagang pasar tersebut menyampaikan, bahwa anggota periode sekarang belum mendapatkan perjanjian kerja sama yang diputuskan dalam Pansus 38 bersama anggota dewan periode sebelumnya.

“Anggota dewan sekarang belum pernah tahu seperti apa isi PKS tersebut. Namun, kami anggota dewan akan memfasilitasi agar selesai tidak ada yang dirugikan, baik dari pedagang pasar maupun pengembang dengan melakukan evaluasi,” ujar Nico.

Dia menekankan, bahwa revitalisasi tersebut harus menjamin pedagang pasar yang lama seratus persen tetap bisa berjualan di pasar tersebut, dengan harga kompromi dan mufakat.

Sementara Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dikonfirmasi terkait tuntutan pedagang pasar di tiga lokasi yang mengadu ke DPRD Kota Bekasi hanya memberi jawaban singkat dengan mengatakan, mereka sudah mengadu ke tempat yang tepat.

“Para pedagang sudah mengadu ke tempat yang tepat, di DPRD Kota Bekasi, lihat saja apa hasilnya,” ujarnya singkat, usai menghadiri rapat penutupan masa sidang 2019 di DPRD Kota Bekasi.

Lihat juga...