Pemangkasan TGUPP, Bambang Widjojanto Berharap Bukan Berlandaskan Politik

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ketua Tim Gubernur untuk Perencanaan Pembangunan (TGUPP) bidang Pencegahan dan Antikorupsi Bambang Widjojanto, berharap, pemangkasan jumlah anggota TGUPP tidak berlandaskan politis.

Bambang tidak mau mempermasalahkan keputusan DPRD yang memangkas jumlah anggota, sekaligus mempertanyakan kualitas kinerja TGUPP. Hanya saja, dia berharap agar sikap DPRD tidak berlandaskan politik.

“Saya menduga sih pasti ada rasionalisasi. Ya mudah-mudahan ini basisnya adalah basis logic yang rasional bukan basis yang melalui banyak politisnya. Tapi saya enggak tahu kan saya enggak ikut perdebatannya,” kata Bambang kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (10/12/2019) sore.

Selain itu dia menilai kritik serta evaluasi dari DPRD DKI Jakarta terhadap TGUPP tidak tepat sasaran. Kritik serta evaluasi tersebut dinilai BW tidak tepat lantaran, TGUPP merupakan lembaga yang hampir sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Namun, kenyataannya Presiden Jokowi tak pernah dikritik DPR karena KSP.

“Saya tanya lagi kasus seperti ini kalau saya pakai KSP ya ukurannya. Pernah enggak Presiden dirusuhi oleh DPR untuk dihitung keberhasilannya terus dihitung jumlahnya pernah enggak sih? Saya pengen tanya saja bukan mau protes,” ungkapnya.

Menurutnya KSP tidak pernah dipertanyakan fungsinya oleh DPR. Oleh sebab itu, mantan pimpinan KPK itu menilai TGUPP tidak bisa diganggu oleh DPRD DKI Jakarta.

“Pernah enggak sih ada sejarahnya otoritas dari eksekutif untuk membentuk utilitas force dia itu kemudian dipertanyakan kayak KSP gitu. Sejak zaman Pak SBY deh pernah enggak ada dirusuhi kayak gitu,” ujarnya.

“Ini gubernur loh bukan presiden. Apa kalau presiden boleh melakukan kesalahan, gubernur enggak boleh misalnya gitu,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Amies Baswedan, menegaskan tidak mau berdebat terkait pemotongan jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Dia juga tidak mau menanggapi keputusan DPRD DKI Jakarta yang memangkas jumlah anggota TGUPP dari 67 orang menjadi 50 orang.

Anies menyerahkan masalah tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP.

“Saya tidak mau berdebat itu deh,” ucap Anies.

Menurut Anies, hal itu membuat rencana pengurangan jumlah anggota tim khusus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu tidak bisa serta merta dilakukan.

“Kalau itu (jumlah anggota TGUPP) kan keputusannya lewat Pergub,” tuturnya.

Anies enggan menjelaskan sikapnya terkait pemotongan jumlah anggota TGUPP. Pada Pasal 17 ayat (2) Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, tidak membatasi secara tegas jumlah anggota TGUPP.

“Anda (wartawan) simpulkan sendiri,” ujar Anies.

Dia justru menganggap sikap kontra DPRD DKI terhadap TGUPP karena kinerja yang positif. Menurut dia, wajar apabila satu organisasi mendapat kritik atau respon keras dari oposisi.

“Gini, kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur berhasil,” ujarnya.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, oposisi selalu mengarahkan kritikannya untuk program TGUPP yang berhasil.

“Itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental, karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP berarti kinerjanya makin dirasakan,” tutupnya.

Diberitahukan dalam Rapat Pembahasan Anggaran untuk RAPBD DKI Jakarta, DPRD memutuskan untuk mengevaluasi tim percepatan tersebut. Hasilnya, DPRD memutuskan untuk memangkas anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang.

Lihat juga...