Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola Lingkungan

Ilustrasi karhutla - DOK CDN

JAKARTA – Pembenahan tata kelola lingkungan, perlu terus dilakukan pemerintah. Hal itu untuk memastikan isu-isu lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan, tidak terjadi lagi.

“Belum terjadi yang namanya pembenahan tata kelola. Kita melihat intervensi dijalankan secara parsial, penegakan hukum jalan tapi belum bisa memberikan efek jera,” ujar Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisa Khalid, di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Khalisa memuji beberapa langkah yang dilakukan pemerintah seperti penandatanganan Instruksi Presiden (Inpres) No.8/2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Dan Inpres No.5/2019, tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Koordinator Desk Politik Walhi, Khalisa Khalid – Foto Ant

Tapi, dia menyayangkan, segala tindakan pencegahan dan intervensi itu tidak mampu membuat terhindarnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019. Hal itu, bisa menjadi titik tolak pertanyaan, apakah pembenahan tata kelola sudah terjadi dilakukan oleh pemerintah. Berbagai kejadian tersebut dinilainya, seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Utamanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk melakukan pembenahan tata kelola terutama di sektor kehutanan.

Meski kebakaran hutan dan lahan di 2019 tidak terjadi semasif pada 2015, seharusnya setelah terjadi intervensi dan berbagai peraturan tambahan untuk menjaga lingkungan maka kejadian itu, tidak akan terulang lagi. Terkait dengan pembenahan tata kelola, Khalisa melihat, tidak bisa dilakukan oleh KLHK saja. Harus dikoordinasikan dengan berbagai lembaga. Seperti bagaimana pemulihan gambut yang harus dilakukan secara terkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Berdasarkan data KLHK, sampai dengan September 2019 sekitar 857.756 hektare lahan terbakar. Dengan rincian 630.451 hektare lahan mineral dan 227.304 hektare lahan gambut. Total kerugian yang disebabkan oleh karhutla di Indonesia mencapai 5,2 miliar dolar AS atau setara 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), berdasarkan laporan Bank Dunia. (Ant)

Lihat juga...