Pemerintah Diminta Fokus Atasi Persoalan Kekurangan Guru

Ilustrasi - Guru mengajar - Dok CDN

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diminta fokus mengatasi masalah kekurangan guru.

Guru adalah prasyarat pendidikan. Tanpa guru yang berkualitas, program pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, sekalipun didukung berbagai sarana prasarana dan kurikulum yang baik. “Karena 52 persen guru saat ini berstatus non-PNS,” kata Ketua Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, Senin (16/12/2019).

Program pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, kalau ruang-ruang kelas diisi oleh guru-guru tanpa kompetensi memadai, yang direkrut melalui prosedur yang tidak jelas. “Untuk itu, kami meminta Kemendikbud mengubah pola pikir tersebut, dan lebih fokus pada upaya mencukupkan guru kita di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurutnya, tidak layak berharap masa depan pendidikan dengan digantungkan pada orang-orang yang dibayar dengan upah yang sangat murah, tetapi dituntut bekerja keras, memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki loyalitas yang besar, dan memiliki jiwa pendidik yang kuat. “Juga lebih baik mencukupkan guru-guru pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada, dibanding berpikir membangun sekolah-sekolah baru,” kata Ramli.

Selain itu, pemerintah pusat diminta untuk berhenti menyalahkan pemerintah daerah, pada persoalan kekurangan guru yang masih banyak terjadi di daerah. Salah satu solusinya, pemerintah bisa mengangkat lebih banyak guru melalui perekrutan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).

Ramli  sangat menyayangkan, pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ade Erlangga, yang menyebut anggaran Ujian Nasional bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting. “Jika mengacu kepada hal tersebut, sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek dan sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...