Pemerintah Klaim Disabilitas Sudah Lebih Diperhatikan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara bidang Sosial, Angkie Yudistia, menyatakan pada era pemerintahan kali ini, kaum disabilitas jauh lebih diperhatikan. 

Ia mengklaim, peningkatan fasilitas kaum disabilitas di Indonesia makin meningkat, tidak hanya pada fasilitas umum yang memudahkan pergerakan kaum disabilitas, tapi juga pada penghargaan dan peluang kerja yang sama.

“Contohnya adalah pemberian penghargaan kepada atlet disabilitas yang nilainya setara dengan atlet nondisabilitas. Sebelumnya, penghargaan ini selalu berbeda jumlahnya. Untuk yang disabilitas lebih kecil,” kata Angkie, pada salah satu acara yang dihadirinya di Jakarta, Sabtu (29/12/2019).

Angkie menjelaskan, bahwa poin ini merupakan salah satu dari tiga poin yang diajukan pada hari disabilitas internasional, lalu.

“Poin lainnya adalah, kami mengajukan agar dana desa juga dapat digunakan untuk peruntukan membangun desa inklusi. Sehingga, pengembangan disabilitas bisa dilakukan dari lingkup desa. Para disabilitas dapat diinklusikan dalam setiap penggunaan dana desa dan tidak ada batasan persentase,” urainya.

Kebijakan terkait dana desa ini, menurut Angkie sudah didelegasikan kepada Kementerian Desa dan sudah juga disampaikan kepada aparat desa.

Poin ke tiga terkait perekrutan tenaga kerja, penerimaan ASN wajib dua persen adalah disabilitas.

“Untuk swasta kami meminta satu persen. Ini sudah menjadi komitmen kami untuk bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Sesuai dengan UU no. 8 tahun 2016,  akan ada delapan Perpres terkait disabilitas.

“Dua sudah ditandatangani, tinggal enam lagi yang kami upayakan bisa selesai pada 2020, menunggu harmonisasi dari kementerian-kementerian terkait,” katanya.

Ada pun Perpres yang sudah ditandatangani adalah terkait Kesejahteraan Disabilitas dari Kemensos dan terkait Pembangunan Fasilitas dan Pengembangan Disabilitas dari Bappenas.

“Enam lainnya terkait pendidikan, fasilitas, komnas disabilitas, tenaga kerja, konsesi dan insentif. Kaum disabilitas ini bukan warga negara kelas dua. Semua sama di hadapan pemerintah,” ujar Angkie.

Terkait banyaknya lembaga maupun organisasi yang sekarang bertumbuh untuk mewadahi kaum disabilitas, Angkie menyatakan sangat menghargai. Karena disabilitas butuh diberikan peluang, bukan hanya rasa kasihan semata.

“Saya melihat, sekarang banyak sekali inisiator-inisiator yang peduli. Dan, ini memiliki dampak baik bagi perjuangan kami untuk memberikan peluang bagi para disabilitas. Para inisiator ini layak diberikan penghargaan atas dedikasi mereka sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Staf Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Felice Keraf, menyatakan bahwa dirinya adalah salah satu disabilitas yang memiliki kesempatan untuk masuk dan bekerja di pemerintahan.

“Untuk pemberdayaan memang sudah ada peluang. Saya mulai bertugas pada Maret tahun ini. Dan, ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam pemberian peluang kepada kaum disabilitas,” katanya, saat dihubungi secara terpisah.

Ia juga menyebutkan, bahwa amanah UU ini sudah terlihat di semua lini pemerintahan.

“Memang masih ada yang belum, tapi secara keseluruhan sudah terlihat. Masih ada beberapa kekurangan juga dalam hal fasilitas umum. Misalnya, di beberapa halte busway Jakarta yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan kaum disabilitas. Apakah karena lintasannya yang masih berbentuk tangga maupun karena terlalu tinggi,” paparnya.

Felice menekankan, bahwa ada beragam disabilitas, sehingga untuk menyatakan bahwa suatu fasilitas ramah disabilitas, artinya harus mampu mengakomodasi semua ragam disabilitas tersebut.

“Ada standar internasional terkait kebutuhan disabilitas ini. Jadi memang seragam di semua negara, dan semua negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kaum disabilitas ini,” ucapnya.

Lihat juga...