Pemerintah Tetapkan Tarif Baru Impor Barang Kiriman

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC), akhirnya menetapkan aturan baru terkait deminimus atau ambang batas impor barang kiriman yang dikenakan tarif bea masuk.

Jika sebelumnya deminimus impor barang kiriman adalah 75 USD, maka ketetapan baru yang akan diberlakukan pemerintah ke depan adalah 3 USD.

Kebijakan ini merupakan respons pemerintah atas desakan para retailer dan asosiasi industri dalam negeri, yang mengeluh atas fenomena membanjirnya impor barang kiriman melalui e-commerce, yang masuk dengan mudah dan merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) domestik.

“Ini adalah jawaban atas tuntutan yang diarahkan kepada kami secara terus-menerus oleh rekan-rekan retailer dan asosiasi, agar kami memberikan perlindungan kepada IKM serta retailer yang sudah memenuhi semua kewajiban pajaknya dengan baik,” terang Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (23/12/2019).

Seperti diketahui, berdasarkan data DJBC, impor barang kiriman yang masuk ke Indonesia melalui e-commerce pada 2019 mencapai 49,69 juta paket. Angka itu mengalami pertumbuhan 250 persen dibanding tahun lalu (2018), yaitu 19,57 juta paket. Dan, jauh lebih tajam lagi jika dibanding dua tahun sebelumnya (2017), yaitu 6,1 juta paket atau tumbuh 814 persen.

Kemudian, berdasarkan domkumen consignment note (CN) yang juga ada di DJBC, menunjukkan 98,6 persen barang kiriman yang masuk ke Indonesia di bawah 75 USD. Sementara dari sisi nilai barang, kirimannya mencapai 83,88 persen. Itu artinya mayoritas impor barang kiriman tersebut tidak terkena bea masuk.

Pemerintah juga melakukan rasionalisasi tarif yang semula sekitar 27,5-37,5 persen (dengan rincian Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen, bila disertai NPW atau 20 persen PPh tanpa NPWP) menjadi sekitar 17,5 persen (dengan rincian Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen dan PPh 0 persen).

Khusus untuk tiga komoditi yaitu Tas, Sepatu dan Garmen, diberikan tarif normal. Tarif Bea Masuk untuk Tas 15 persen, Sepatu 25-30 persen, Garmen atau produk tekstil 15-25 persen. Sementara untuk PPN 10 persen dan PPh 7,5-10 persen berlaku sama untuk tiga komoditi tersebut.

“Intinya kami ingin menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan, antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak, dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran,” papar Heru.

Kebijakan ini pun disambut baik oleh Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan KADIN. Mereka serentak menyatakan, bahwa ini adalah kado natal dan tahun baru terbaik bagi mereka.

“Akhirnya salah satu tuntutan yang kami harapkan, agar keadilan datang untuk kami dipenuhi oleh pemerintah. Kami merasa ini adalah kado natal dan tahun baru yang indah bagi kami. Meski begitu, sesungguhnya ini hanya salah satu, perjuangan kita masih panjang,” tukas Ketua HIPPINDO, Budihardjo, di hari dan tempat yang sama.

Budi mengatakan, bahwa kebijakan baru yang akan segera diberlakukan secara formil tersebut merupakan momentum bagi IKM dalam negeri, untuk menggenjot produksi dan meningkatkan mutu lebih tinggi lagi.

“Kalau melihat data impor barang kiriman yang tadi jumlahnya puluhan juta paket, tentu ini adalah momentum bagi kita mengambil alih. Kami akan berkonsolidasi, kami akan take kesempatan itu untuk segera kita investasikan pada barang dan merk dalam negeri,” pungkas Budi.

Lihat juga...