Pemkab Purbalingga Bantu Warga Pasang Listrik Gratis

Editor: Koko Triarko

PURBALINGGA – Untuk meminimalkan praktik penyaluran listrik ilegal, Pemkab Purbalingga memberikan bantuan pemasangan sambungan rumah (SR) gratis kepada 235 rumah yang termasuk kategori warga miskin dan belum memiliki listrik. Mereka juga diberikan token listrik awal senilai Rp100.000.

Penerima bantuan SR gratis ini berasal dari 49 desa masuk kategori merah atau miskin di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan, dengan adanya bantuan tersebut warga bisa menikmati listrik dan tidak perlu menyalur ke tetangga secara ilegal.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga, Drs. Imam Hadi, M.Si., mengatakan, alokasi bantuan dari pemkab total senilai Rp400 juta, dan sebenarnya hanya bisa untuk memasang listrik di 200 rumah. Namun karena mendapat diskon dari pihak PLN, maka penerima bantuan bisa ditambah menjadi 235 rumah.

Di samping anggaran dari Pemkab Purbalingga, PT PLN juga turut memberikan bantuan SR untuk 12 unit rumah, sehingga total 247 unit.

“Di akhir tahun ini ada 247 rumah yang bisa dibantu untuk menikmati listrik, dan tahun depan juga akan ada bantuan serupa, untuk jumlahnya kemungkinan akan ditambah lagi, terlebih jika PLN bisa memberikan bantuan CSR untuk penyaluran listrik gratis ini,” kata Imam Hadi, di Pendopo Dipokusumo, Senin (30/12/2019).

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga, Drs. Imam Hadi, M.Si., di Pendopo Dipokusuma, Senin (30/12/2019). -Foto: Hermiana E. Effendi

Pada kesempatan tersebut, Manager PT PLN (persero) Rayon Purbalingga, P Maulana, menyampaikan berdasarkan data PLN, hingga akhir November tahun ini, di Kabupaten Purbalingga, rumah tangga yang sudah tersambung listrik ada 232.844 rumah.

Namun, PLN masih menemukan ada 120 rumah yang mendapatkan listrik dengan cara menyalur dari tetangga.

Praktik seperti ini, lanjutnya, melanggar aturan dan membahayakan diri sendiri. Sehingga dengan adanya bantuan pemasangan listrik gratis ini, diharapkan penyaluran listrik ilegal berkurang.

“Kita masih toleransi dan belum melakukan tindakan tegas, semoga akan berkurang sendiri dengan adanya bantuan SR ini,” katanya.

Lebih lanjut Maulana mengatakan, dari 232.844 rumah yang sudah teraliri listrik, sebanyak 157.000 di antaranya merupakan subsidi.

Untuk pembayaran tarif, rumah tangga mampu dikenakan Rp1.400/KWH, sementara untuk rumah tangga yang menggunakan subsidi hanya dikenakan tarif Rp600/KWH.

Rasio Eletrifikasi Kabupaten Purbalingga, pada 2018 masih sekitar 97-98 persen atau masih ada 2 persen rumah yang belum teraliri listrik.

Melalui program ini, diharapkan rasio elektrifikasi bisa ditingkatkan secara bertahap. Mengingat, saat ini pasokan listrik di Purbalingga dari 180MW, baru terpakai 30 persen.

Lihat juga...