Pemko Padang Kembangkan KJKS BMT, Entaskan Kemiskinan

Editor: Koko Triarko

PADANG – Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mengklaim keberadaan keuangan syariah dapat mengentaskan kemiskinan. Begitu juga melalui dibentuknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di 104 Kelurahan di Kota Padang, makin menguatkan perannya. 

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di 104 Kelurahan di Kota Padang ini, dibentuk atas dorongan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.2/3883/SJ, tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Keberadaan KJKS telah ada sejak 2010, yakni 54 KJKS. Lalu, ada 20 KJKS pada 2011, dan 30 KJKS pada 2012 (sebagai Transformasi Pokja Dana Kredit Mikro Kelurahan Sasaran 2008 dan 2009), yang bersumber dari Dana Kredit Mikro Kelurahan Sharing antara APBD Provinsi Sumatra Barat dengan APBD Kota Padang.

“Pengembangan KJKS BMT tersebut merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang, dengan cara menyalurkan modal usaha”, ujar Mahyeldi, saat menghadiri acara sosialisasi OJK terkait perbankan dan keuangan syariah kepada pelaku usaha mikro kecil dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menuju Padang sebagai Kota Ekonomi Syariah, di Padang, Senin (30/12/2019).

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas KSPPS atau yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT, memerlukan keseriusan dan komitmen manajer berserta pengurus dalam pengelolaan keuangan syariah, dan pembinaan usaha masyarakat miskin.

“Penguatan untuk perbankan syariah ke depan memang tergantung dari kesadaran dan dukungan serta daya desak KSPPS. Sehingga perbankan syariah bisa lebih kuat dan tumbuh berkembang,”  ujarnya.

Mahyeldi yang juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatra Barat, mengatakan dukungan perbankan syariah di Kota Padang terus berkembang dengan dikonversinya Bank Nagari menjadi Bank Syariah, serta pendirian BPR Syariah di Kota Padang.

“Sinergi keuangan syariah ini sangat kita perlukan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Padang, dan menghadirkan Kota Padang sebagai kota ekonomi syariah”, harapnya.

Ketua MES Padang, Hendri Septa, mengatakan, di Padang dalam mengembangkan ekonomi syariah, MES dan Pemko Padang menyertakan pelaku UMKM syariah dan pesantren, sebagai bentuk inklusivitas strategi pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem Halal Value Chain (HVC).

Dikatakan, kota Padang sudah memulai dan menerapkan konsep ekonomi syariah tersebut bagi warga kota dengan membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di setiap kelurahan. Upaya tersebut sesuai visi Wali Kota Padang, yaitu menjadikan masyarakat kota Padang yang madani berbasiskan pendidikan, perdagangan dan pariwisata religius yang halal serta berdaya saing.

Bahkan, visi tersebut juga sejalan dengan filosofi yang ada di Ranah Minang, yakni adat ‘basandi syara-syara basandi kitabullah’ (ABS-SBK).

Sejauh ini, upaya tersebut juga terlihat makin konkrit dari waktu ke waktu. Untuk itu, diperlukan juga beberbagai kegiatan terkait ekonomi syariah, agar lebih baik lagi ke depannya.

“Seperti acara seminar juga perlu kita lakukan ke depannya. Karena sebagai langkah untuk mendukung konsep perekonomian syariah di kota Padang. Untuk itu, pengurus MES Kota Padang dan didukung MES Sumatra Barat yang terdepan melakukan berbagai langkah dan upaya tersebut,” ujarnya.

Hendri Septa mengimbau kepada warganya untuk berupaya memakai konsep syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat menjadikan masyarakat kota Padang yang beradab, yang dimulai dengan membangun konsep perekonomian syariah.

Menurutnya, investasi dan posisi strategis bagi pengembangan ekonomi syariah saat ini terbuka lebar dalam menciptakan iklim investasi yang ramah, dengan adanya sinergi beberapa otoritas atau lembaga. Begitu juga untuk di Padang, MES berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syaraiah tersebut.

Lihat juga...