Pemkot Bekasi Ajukan ‘Judicial Review’ Terkait KS-NIK

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memberi mandat tim advokasi Patriot guna melakukan judicial review, terkait beberapa perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan jaminan kesehatan nasional. 

Hal tersebut terkait polimik program jaminan kesehatan dalam bentuk  Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bekasi, yang dianggap bertentangan dengan beberapa perundang-undangan jaminan kesehatan nasional.

“Pemerintah tidak ada niatan menghentikan KS-NIK. Makanya, akan mencoba menempuh jalur hukum terkait program kesehatan Kota Bekasi yang sudah berjalan beberapa tahun tersebut, sehingga bisa menjadi komplementer kebijakan pusat,” ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di kantornya, Senin (9/12/2019).

Dikatakan, Pemkot Bekasi tetap memperjuangkan program KS-NIK bisa dilaksanakan dengan upaya hukum lewat judicial review. Upaya tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama tokoh agama dan masyarakat.

Mandat secara resmi telah diberikan kepada Tim Advokasi Patriot Kota Bekasi, untuk segera melakukan upaya hukum. “Semoga kebutuhan masyarakat sebuah pelayanan konkret berintegritas dan tidak membebani masyarakat, dapat kita wujudkan bersama di kota Bekasi,” tandas Rahmat Effendi.

Menurutnya, Tim Advokasi Patriot akan segera mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Hal itu karena pertimbangan UU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12, yakni urusan pemerintahan wajib dan menjadi pelayanan dasar ada enam urusan dan menjadi prioritas.

Pertama terkait pendidikan, selanjutnya kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Kemudian, Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75, tentang Integrasi ke BPJS, serta Permendagri 33/2019, yang semua jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan ke BPJS.

Sebelumnya, tokoh agama, masyarakat dan pemuda di Kota Bekasi secara resmi menyampaikan dukungan kepada Wali Kota Bekasi dalam upaya mengajukan judicial review.

Sementara, Muhammad Hasbullah Rahmad, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), dari daerah pemilihan Kota Bekasi, menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) tidak akan pernah bisa mengalahkan Hukum atau Peraturan Daerah (Perda).

Dikatakan, surat edaran tidak akan bisa mengalahkan hukum daerah yang bernama Perda, dan apakah redaksional narasi tentang KS NIK itu ada di RPJMD , jika memang ada dan jika diberhentikan, maka Pemerintah bersama Anggota Dewan Kota Bekasi harus melakukan revisi Perda RPJMD Kota Bekasi.

“Jadi surat edaran tidak akan pernah bisa mengalahkan hukum atau Perda di Kota Bekasi,” paparnya, saat melakukan reses di Kayuringin Kota Bekasi.

Menurutnya, program KS-NIK  paling besar menggerus APBD Kota Bekasi hingga menyebabkan defisit. Dia juga menilai, bahwa surat edaran ada dua multitafsir, pertama menghentikan KS NIK pada Januari 2020, dan ke dua melakukan evaluasi, dengan cara melakukan sinkronisasi pada program pemerintah pusat, yaitu BPJS.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, melalui surat  edaran nomor 440/7894/Dinkes, secara resmi menghentikan sementara pelayanan Jamkesda Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Keoenduduk (NIK) terhitung Januari 2020.

Lihat juga...