Pemkot Bekasi Pastikan KS-NIK Masih Bisa Dimanfaatkan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Wali Kota Bekasi Jawa Barat, Rahmat Effendi, memastikan bahwa tahun 2020, jaminan kesehatan melalui Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Penduduk (NIK) di wilayahnya masih bisa digunakan.

“Edaran penghentian sementara mulai Januari 2020 memang benar adanya. Tetapi saya pastikan layanan KS-NIK terus berlanjut,” ungkapnya dalam jumpa pers di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (9/12/2019).

Dalam kesempatan itu dia meluruskan informasi kesimpangsiuran terkait penghentian layanan KS-NIK bahwa tidak ada penyetopan KS-NIK. Tetapi pemerintah menyetop bagi warga Bekasi yang memiliki BPJS tidak diperkenankan lagi menggunakan KS.

Dikatakan dari verifikasi yang telah dilaksanakan tim mendapatkan data bahwa ada sekira 518 ribuan warga Kota Bekasi tidak memiliki atau tidak ikut dalam kepesertaan BPJS.

“Pemkot Bekasi sudah konsultasi di Kemendagri. Disampaikan masih bisa dilakukan (dicover) di luar kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Jadi surat dari KPK juga mengingatkan jangan samapi ada double cost anggaran,” tegas Rahmat.

Menurutnya Pemkot Bekasi sedang menyusun konsep guna pengajuan judicial review baik di MK dan MA. Artinya belum selesai masih ada proses selanjutnya.

Terkait anggaran yang sudah disahkan untuk KS-NIK. Dia berpendapat hal tersebut tidak ada persoalan. Seandainya anggaran tidak digunakan maka bisa dikembalikan ke daerah.

Diakuinya selama ini bahwa BPJS dalam pelaksanaan  kalau sakit hanya dikasih kesempatan dua kali berobat dalam seminggu. Lalu bagaimana jika pasien itu sendiri butuh empat kali berobat.

Artinya ada dua yang tidak bisa dijaminkan, itu bisa pakai KS. Tapi namanya nanti bukan Jamkesda lagi karena dianggap duplikasi JKN. Nanti namanya Biaya Pembiayaan Layanan Kesehatan bagi Warga Masyarakat berbasis NIK di Kota Bekasi.

Atas dasar tersebut Rahmat Effendi meminta rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Bekasi untuk tidak menolak pasien di tahun 2020, sepanjang itu kasus darurat.

Diakuinya bahwa layanan Kartu Sehat dan BPJS memiliki kesamaan. Hanya saja tingkat kepuasan pengguna KS lebih tinggi dibandingkan dengan BPJS. Bahkan, KS punya beberapa kelebihan di antaranya biaya ambulan yang tidak ter-cover BPJS dapat di-cover KS NIK.

Diketahui Layanan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan atau KS-NIK diberhentikan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Hal tersebut bentuk respon pemerintah kota Bekasi atas Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020.

Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor 440/8894/Dinkes yang terbit pada 29 November lalu.

Program KS NIK di Kota Bekasi sendiri mulai diselenggarakan pada akhir 2016. Dalam perjalanannya kartu tersebut amat bermanfaat bagi warga setempat terutama sebelum adanya sistem rujukan pada 2016 akhir dan 2017 awal.

Lihat juga...