Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Sarpras Pelayanan Kesehatan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan kesehatan untul warga di Kepulauan Seribu. Pasalnya, alat-alat kesehatan, tenaga media yang terdapat di masing-masing kecamatan masih minim.

“Kami Fraksi Nasdem mendorong agar Pemprov DKI untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Seribu,” ujar Jupiter saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019) sore.

Selain itu dia meminta Pemprov DKI untuk membangun rumah sakit tipe C, mengingat saat ini ada sistem rujukan yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

“Tingginya biaya dikeluarkan warga Kepulauan Seribu supaya mendapatkan akses kesahatan di daratan,” ujarnya.

Jupiter juga menyoroti masih minim fasilitas RSUD di Kepulauan Seribu. “Di Kepulauan Seribu fasilitasnya masih minim. Sehingga pasien dari Kepulauan Seribu harus dirujuk di RSUD Koja dan RSUD Cengkareng yang tak jauh dari dermaga,” paparnya.

Tak hanya itu, Nasdem juga mengingatkan kepada Pemprov DKI memenuhi kebutuhan transportasi seperti ambulance dikhususkan untuk jenazah.

“Karena banyak warga Kepulauan Seribu kesulitan melakukan prosesi penguburan bagi warganya. Tidak ada kapal angkutan untuk mengangkut jenazah,” imbuhnya.

Dia berharap Gubernur DKI Jakarta segera menanggapi usulan anggota Fraksi Nasdem.

Sedangkan Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, meminta Pemprov DKI melakukan peningkatan pelayanam kesehatan secara maksimal dan lebih baik kepada masyarakat. Mengingat, pemerintah pusat bakal menaikkan iuran BPJS pada tahun depan.

Menurutnya, aturan-aturan selama ini menyusahkan masyarakat seperti rujukan berjenjang hingga membuat pasien harus menempuh rujukan panjang. Dia meminta Pemprov DKI harus mengkaji ulang.

“Kami Fraksi Golkar, mengharapkan Pemprov maupun Pemda DKI melakukan peningkatan pelayanan kesehatan secara maksimal,” kata Judistira.

Menurutnya banyak permasalahan dibidang kesehatan di Pemprov DKI. Salah satunya, seperti kouta pelayanan bagi pasien BPJS, waktu pelayanan terbatas, antrean terlalu lama dan pemberian obat-obat generik membuat pasien harus membeli sendiri.

Dia mengusulkan, Pemprov DKI dapat memberikan solusi permasalahan dengan menambah jumlah dokter atau tenaga ahli kesehatan, dan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, RSUD baik tipe besar dan kecil di Jakarta, khususnya di Cakung, Jakarta Timur.

Pasalnya di kawasan itu, kata Judistira, banyak penghuni rumah susun sewa (rusunawa). “Ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat kecamatan Cakung merupakan wilayah dengan tingkat lepadatan pendudukan tertinggi di Pemprov DKI Jakarta ditambah dengan adanya banyak rusunawa yang dibangun di kecamatan,” tutupnya.

Lihat juga...