Pemuda Muhammadiyah Tak Sepakat Wacana Amandemen Masa Jabatan Presiden

Editor: Makmun Hidayat

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, Senin (2/12/2019), menyatakan tak sepakat dengan amandemen perpanjangan masa jabatan presiden. -Foto: Hermiana E. Effendi

PURWOKERTO — Wacana amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, mendapat penolakan keras dari barisan pemuda Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menegaskan, para penguasa jangan hanya memikirkan bagaimana cara untuk melanggengkan kekuasaan saja dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi yang kita jalani sekarang sudah bagus sesuai dengan mekanisme, maka jika menginginkan adanya perubahan diluar narasi kebangsaan yang ingin dibangun, perubahan harus menyeluruh, jangan hanya sepotong-potong,” tegasnya usai menghadiri penutupan Liga Sepak Bola Hizbul Wathon (HW) 2019 zona Jawa Tengah yang digelar di lapangan Universitas Muhammdiyah Purwokerto (UMP), Senin (2/12/2019) sore.

Lebih lanjut Sunanto menjelaskan, jika para penguasa hanya memikirkan elektoral saja, maka bangsa ini tidak akan maju. Sunanto mencontohkan, jika ingin mengubah aturan, maka semuanya harus diubah. Termasuk peraturan tentang partai politiknya. Namun yang terjadi adalah amandemen UU tentang masa jabatan presiden dikejar, sementara partai politik tidak mau aturan yang mengikatnya diubah.

“Dua periode masa jabatan presiden itu sudah merupakan waktu yang ideal, jika ingin ada perubahan, maka biar rakyat yang bersuara,” terangnya.

Menurut Sunanto, substansi dari demokrasi adalah bagaimana mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Dan bukan bagaimana cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ia mempertanyakan, jika nantinya diubah menjadi tiga periode, apakah setelah itu ada jaminan tidak akan diubah lagi menjadi empat periode dan seterusnya.

“Jika sudah diamandemen menjadi tiga periode, apakah hanya akan sampai di situ ? Dalam menentukan kebijakan jangan hanya mendengar suara partai politik saja, tetapi yang lebih penting adalah mendengarkan suara rakyat, apa suara rakyat tentang masa jabatan presiden sekarang ini,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Dr Anjar Nugroho. Menurutnya, dua periode jabatan presiden merupakan batasan waktu yang sangat ideal. Sebab, sesuai dengan hukum politik kekuasaan, semakin lama orang berkuasa, maka akan cenderung untuk berusaha mempertahankan kekuasaan.

“Bagaimanapun kekuasaan harus dibatasi, dan dua periode masa jabatan presiden sudah merupakan batas yang maksimal,” pungkasnya.

Lihat juga...