Penerapan Koperasi Syariah di Sumbar Masih Berjalan Bertahap

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mengakui bahwa sejumlah koperasi syariah yang ada di daerah setempat sebagian besar masih berjalan secara bertahap. Artinya,  belum bisa dikatakan 100 persen telah menerapkan kebijakan dengan aturan sistem syariah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Dina Febriyanti, menyebutkan, jumlah koperasi syariah yang ada hingga September 2019 belum mencapai ratusan koperasi. Sebagian besar koperasi yang telah menerapkan sistem syariah itu, berada di Kota Padang Panjang.

Kendati demikian telah ada yang beralih dari koperasi konvensional ke sistem syariah, namun kondisi di lapangan bukan berarti koperasi yang baru berpindah dari konvensional ke syariah, benar-benar telah menerapkan 100 persen ketentuan dalam sebuah aturan ekonomi syariah itu. Hal ini dikarenakan, butuh beberapa proses untuk benar-benar menjalankan sistem syariah.

“Di Sumatera Barat kepala daerahnya cukup gencar mengimbau koperasi konvensional beralih ke syariah. Hanya saja kendala kini itu, di Sumatera Barat belum banyak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akibatnya, koperasi yang hendak beralih harap antre untuk mendapatkan satu orang dewan pengawas syariah,” ujarDina saat ditemui di sela-sela kegiatan olahraga di Padang, Sabtu  (7/12/2019) sore.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Dina Febriyanti, yang ditemui disela-sela kegiatan olahraga di Padang, Sabtu (7/12/2019) sore. -Foto: M. Noli Hendra

Dikatakannya, ada beberapa ketentuan untuk bagi koperasi untuk beralih dari koperasi konvensional ke koperasi syariah, di antaranya perlu adanya persetujuan dan kesepakatan dari anggota koperasi untuk beralih ke sistem syariah. Apabila ada kesepakatan setuju, maka untuk bagian keuangan perlu memisahkan dulu untuk keuangan koperasi yang masih konvensional. Ketika telah dinyatakan sah sebagai koperasi syariah, maka pembukuannya pun sesuai ketentuan koperasi syariah.

Maka dari itu, koperasi yang kini telah beralih ke syariah, belum bisa menjamin dan memastikan apakah koperasi yang ada tersebut benar-benar telah menerapkan syariah. Namun untuk syarat beralih ke syariah, hal terpenting yang diberlakukan ialah soal akad (perjanjian). Akad adalah hal terpenting dalam menjalankan sebuah lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, tujuannya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak ada yang dirugikan antara anggota dengan pengurus, karena ada akadnya.

“Akad itu tidak hanya soal perjanjian secara khusus tentang untuk rugi koperasi. Tapi akad juga berperan dalam hal koperasi syariah yang menjalankan koperasi serba usaha, dan adanya koperasi yang menjalankan unit usaha yakni simpan pinjam. Sebelum persetujuan pinjaman ke koperasi, ada akadnya, uangnya digunakan untuk apa dan jangka waktu untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan itu,” sebutnya.

Dari kondisi tersebut, koperasi yang ada di Sumatera Barat baru sebatas dasar sebuah koperasi syariah yang dijalankan. Tentunya akan dilakukan langkah berikut secara bertahap seperti penambahan jumlah untuk DPS. Peran DPS akan menjadi sebuah pihak yang memberikan jalan terang, terkait bagaimana seharusnya sebuah koperasi syariah, yang sistem ekonominya telah diatur dalam al-Quran.

Dina menyatakan sejauh ini jumlah DPS yang ada di Sumatera Barat terbilang sangat sedikit, sementara jumlah koperasi secara umum yang di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kini jumlahnya mencapai sekitar 3700 lebih. Satu orang DPS hanya diperbolehkan menjadi dewan pengawas untuk empat koperasi, jika ditemukan bagi DPS melebihi kuota dalam hal menjadi DPS di salah satu koperasi, maka akan ada sanksi dari Dinas Koperasi dan UKM.

“Satu orang DPS hanya bisa untuk menjadi DPS bagi empat koperasi saja. Sementara kita sekarang ini 3.000 lebih koperasi. Nah meski seluruh koperasi itu tidak wajib beralih ke sistem syariah, namun apabila seluruh koperasi itu beralih ke syariah, maka DPS yang ada di Sumatera Barat bisa kewalahan,” ungkapnya.

Menurutnya, sejatinya dalam hal benar-benar menerapkan sistem syariah dalam sebuah koperasi, maka waktu yang dibutuhkan ialah paling cepat satu tahun pasca beralih dari konvensional ke syariah. Karena untuk memisahkan pembukuan dari konvensional ke syariah butuh waktu yang lama.

Selain itu, keuntungan koperasi beralih ke sistem syariah, dimana para anggota dan pengurus koperasi bakal terhindar dari soal riba, serta kerugian sepihak. Selama ini koperasi bebas menerapkan bunga pinjaman, dan terkadang ada anggota yang menghilang setelah mendapatkan pinjaman. Di dalam koperasi syariah hal itu diperjelas dan ada perjanjiannya, dengan tujuan saling melindungi dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh beberapa hal.

“Koperasi syariah itu bagus, kalau di konvensional sebut bunga sementara di koperasi syariah dikenal dengan margin. Di antara dua hal itu, bunga pinjaman dana jauh lebih murah syariah. Makanya kita dorong koperasi yang ada untuk beralih menjadi koperasi syariah,” tegasnya.

Seperti halnya di Kota Padang Panjang, kini pemerintah setempat mengeluarkan imbauan untuk seluruh koperasi agar beralih dari konvensional ke syariah. Ternyata keinginan Pemko Padang Panjang, senada dengan keinginan masyarakat, yang khawatir akan hidup menjadi anggota yang riba dalam sebuah koperasi, khusus dalam hal simpan pinjam.

Daerah Serambi Makkah itu, dinilai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, merupakan daerah yang berkomitmen untuk mengajak seluruh koperasinya beralih ke sistem syariah. Bentuk dukungan yang telah diberikan oleh Pemko Padang Panjang, yakni pelatihan dan terkait pemahaman tentang koperasi syariah.

“Di Padang Panjang patut menjadi daerah percontohan bagi daerah lainnya di Sumatera Barat. Bisa saja ditanya seputar kondisi koperasi syariahnya terkait keuangannya, apakah merugi malah untung. Kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumater Barat sudah sering menyampaikan hal demikian,” pungkasnya.

Lihat juga...