Penetapan UMK, Gubernur Jabar Diminta Tidak Membuat Kebijakan Aneh-Aneh

Ilustrasi -Ant

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, diminta untuk tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh, menyusul keputusan untuk mengubah Surat Edaran (SE) menjadi surat keputusan (SK). tentang upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2020.

“Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kepala daerah, agar tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan bertentangan dengan aturan yang ada,” kata Anggota Komisi IX  DPR, Obon Tabroni, di Jakarta, Minggu (1/12/2019).

Anggota DPR RI, yang juga merupakan Deputi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu mengatakan, surat edaran kontroversial itu meresahkan buruh di Jawa Barat. Hal itu menimbulkan kegaduhan dan suasana tidak kondusif.

Dampaknya, mempengaruhi produktivitas, serta mengurangi daya tarik Jawa Barat bagi investor karena aturan yang bertentangan hukum. “Sikap ini menandakan Gubernur Jawa Barat nggak profesional dan hanya mencari-cari kericuhan,” katanya.

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga meminta, Gubernur Jabar itu menaati aturan yang ada. Sebelumnya, Obon Tabroni menanggapi surat dari Ridwan Kamil dengan mengatakan bahwa buruh tidak butuh surat cinta, melainkan kebijakan yang menyejahterakan.

“Upah buruh tidak memberatkan pengusaha. Justru yang memberatkan adalah korupsi, perizinan yang berbelit-belit, dan banyaknya pungutan liar. Jangan karena tidak bisa menertibkan pungutan liar, akhirnya upah buruh yang dikorbankan,” tegas Obon Tabroni. (Ant)

Lihat juga...