Pengembang Revitalisasi Pasar Jatiasih Klaim Sudah Selesaikan Kewajiban

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — PT MSA selaku pengembang yang melaksanakan revitalisasi Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengklaim sudah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai petunjuk yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Sekarang tinggal kewajiban dari Pemerintah Kota Bekasi, memberikan dalam keadaan kosong untuk segera dilakukan pembangunan,” ujar Humas Pengembang Revitalisasi Pasar Jatiasih, PT MSA Budi Aryanto kepada Cendana News, di Bekasi, Selasa (17/12/2109).

Budi Aryanto, Humas PT MSA atau pengembangan revitalisasi Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, memberi keterangan terkait proses revitalisasi dan memberi jawab atas keluhan pedagang pasar kepada Cendana News, Selasa (17/12/2019). -Foto: M. Amin

Dia juga mempertanyakan kenapa hanya revitalisasi Pasar Jatiasih yang disoal. Padahal lanjut Budi, ada tiga pasar di Kota Bekasi yang dilakukan revitalisasi seperti Pasar Baru Kranji, Bantargebang dan Pasar Family.

Dia juga menjawab soal keluhan pedagang Pasar Jatiasih terkait  harga serta diharuskan membayar down payment (DP) untuk menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS). Budi menegaskan hal tersebut sudah sesuai dengan PKS yang juga berlaku di tiga pasar lainnya yang ikut direvitalisasi.

“Kenapa hanya Pasar Jatiasih disoal, sementara teknisnya dengan yang lain sama. PT MSA sendiri paling siap bekerja dibanding dengan lainnya,” tukas Budi seraya mengatakan PT MSA sudah selesai memberikan jaminan pelaksanaan bangunan lima persen dari nilai investasi.

Untuk itu dia meminta semua pihak dapat membaca PKS. Karena jelas didalamnya mengatakan bahwa ketika PT MSA ditetapkan sebagai pemenang lelang ada PKS-nya yang memperbolehkan sub kontrak. “PT MSA menghadirkan kontraktor dipercaya mumpuni dari PT WIKA,” ucapnya.

Dia meminta pedagang Pasar Jatiasih, untuk jujur karena semua proses dalam revitalisasi sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Seperti sosialisasi, melakukan kesepakatan harga dan membuat TPS sudah dilaksanakan.

“Jika sekarang ada keluhan pedagang terkait revitalisasi pasar mereka silahkan koordinasi dengan RWP selaku organisasi resmi Pasar Jatiasih,” ujarnya.

Menurutnya TPS itu sendiri dibuatkan sesuai dengan jumlah pedagang pasar yang mendaftar. Untuk itu dia mengimbau pedagang Pasar Jatiasih daftar dulu untuk mendapatkan jaminan punya kios. “PT MSA sebelumnya sudah membuka stand sebulan harusnya pedagang datang mendaftar,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengakui terkait proses revitalisasi sampai sekarang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) obejknya dalam keadaan kosong. PT MSA sendiri belum bisa membangun.

“Setelah PKS diterima pelaksanaan pekerjaan 24 bulan namun sampai sampai hari belum diserahkan BAST -nya, terus kapan PT MSA mulai membangun. Sementara pedagang masih di dalam, dan bangunan belum dilelang, setelah dilelang bangunan harus dibongkar dan itu tentunya perlu waktu,” jelasnya mengakui bahwa Informasi Pemkot Bekasi juga masih menunggu jawaban dari KPKNL.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyarankan pedagang Pasar Jatiasih yang keberatan terkait PKS revitalisasi bisa berkoordinasi dengan Komisi I. Karena soal PKS tersebut adalah ranahnya Komisi I.

“Kami Komisi II, tengah mempersiapkan untuk memanggil OPD dan pengembangnya. Agar persoalan revitalisasi Pasar Jatiasih bisa segera dilaksanakan,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim, memberi keterangan terkait revitalisasi pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019). -Foto: M. Amin

Arif, mengaku belum mengetahui secara pasti isi dari PKS itu sendiri. Untuk itu dalam waktu dekat akan memanggil OPD,”Jika PKS itu tidak sesuai maka akan dirubah. Oleh karenanya kita ingin mendengar langsung alasan harga dan sistem revitalisasi itu sendiri,” papar Arif mengaku ada dua pasar yang banyak diadukan seperti Pasar Jatiasih dan Pasar Family.

Sebelumnya Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Rommy Payan menjelaskan, ada empat pasar yang dilakukan revitalisasi. Dan keempat pasar telah dimenangkan oleh pihak ketiga dengan sistem BOT (Build Operate Transfer) atau investasi.

Namun satu pasar belum dapat diberikannya Perjanjian Kerjasama (PKS) karena belum lengkapnya administrasi. “Pasar Kranji yang belum, karena terkendala administrasi. Kalau Pasar Bantargebang, Pasar Family dan Pasar Jatiasih sudah mengantongi PKS,” katanya.

Menurutnya, dalam revitalisasi ini, pihak ketiga juga wajib menjaminkan pelaksanaanya lima persen dari total nilai investasi. Hal ini dilakukan setelah terbitnya PKS antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak ketiga.

“Setelah PKS, mereka pihak ketiga harus menjaminkan pelaksanaanya sebesar 5 persen dari nilai investasi di Bank Umum. Nah yang sudah melakukan itu, Pasar Jatiasih. Kalau Pasar Bantargebang dan Pasar Family lagi proses,” jelas Rommy.

Untuk ketentuan harga penjualan kios, lanjut Rommy, pihak ketiga tidak boleh menjual melebihi harga standart maksimal yang telah ditandatangani Wali Kota Bekasi. Harga standart tersebut telah dituangkan dalam FS (Feasability Study) dalam proses lelang.

Rommy juga menyarankan kepada pihak ketiga agar melakukan komunikasi dengan para pedagang pasar soal harga kios. Sebab, sebelum rencana revitalisasi ini muncul, para pedagang tidak melakukan sewa.

“Yang namanya pedagang, situasi sekarang ini berada di zona aman, dalam artian mereka tidak menyewa kios. Tapi setelah muncul rencana revitalisasi, merekan kan harus beli kios dicicil, pastinya harga semurah-murahnya yang diinginkan,” ucapnya seraya menyikapi adanya protes sejumlah pedagang pasar ke DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

Lihat juga...