Penghapusan UN, Mendikbud Harus Jelaskan Tolok Ukurnya

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Tokoh Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, Ali Fauzi, menanggapi opini penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dirinya menjelaskan dengan rinci tolok ukur dan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

“Opini penghapusan Ujian Nasional (UN) sebenarnya, sudah lama didengungkan. Sampai saat ini pun, masih pro kontra tentu saja yang namanya kegiatan proses belajar, harus ada evaluasi,”ujar Ali Fauzi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (12/12/2019).

Dikatakan bahwa evaluasi soal pendidikan baik di tingkat sekolah, maupun ditingkat nasional harus dilaksanakan. Hal tersebut diatur dalam UU, tetapi harus dijelaskan secara konkrit sesuai hasil evaluasinya. Sehingga informasi yang ada tidak rancu dan membingungkan pelaku pendidikan.

Menurutnya, konteks di lapangan terkait hasil UN dirasakan bagi SMP. Karena jelas sebagai landasan dan acuan untuk masuk ke jenjang berikutnya seperti SMA mengacu pada hasil UN. Sedangkan dari SMA hasil UN tidak menjadi tolok ukur saat ke jenjang perguruan tinggi karena tetap saja harus mengikuti tes.

Dari sistem tersebut saja imbuhnya, tentu saja minat anak untuk giat belajar mulai berkurang. “Jadi berkaitan dengan masalah dihapuskannya UN, tentu saja harus jelas tolok ukur, evaluasinya juga harus ada,” tegas dia.

Sebab lanjutnya, jika tidak memiliki tolok ukur berarti tidak ada nilai sama sekali. Yang ada hanya lembaran tanda tamat. Sementara sekarang namanya bukan ijazah tetapi surat tanda tamat belajar (STTB).

“Bicara soal STTB berarti gambarannya yang bersangkutan tamat belajar dan tidak ada nilai di situ tentunya,” jelas Ali.

Namun demikian dia tidak memungkiri butuh  proses penghapusan UN, apalagi jika bicara soal proses jangka panjang.

Dia menjelaskan,  konteks UN yang selama ini sudah berjalan kaitannya dengan pilihan ganda diakui tidak bisa mengukur secara keseluruhan. Karena ketika anak juara secara berkala, belum tentu hasil UN lebih menjanjikan.

“Banyak kasus anaknya juara setiap tahun atau tingkatan, tetapi ketika UN, dia dihadapi stres karena selalu juara dan harus menunjukkan nilai bagus. Akhirnya menjadi beban. Ketika ujian mental dia nggak siap akhirnya dia nggak berhasil,” paparnya.

Dari sisi itu juga tentunya, proses belajar yang sekian lama tetapi kemampuannya hanya diukur dalam tiga hari dengan tiga mata pelajaran, juga harus dievaluasi.

“Menurut saya memang ujian sekolah itulah yang lebih bisa menggambarkan. Evaluasi tetap harus ada tetapi harus tetap ada semacam USBN. Evaluasi bisa dilakukan oleh dewan guru itu sendiri,” jelasnya.

Tetapi juga tetap harus ada semacam kisi-kisi yang dibuat dari pusat sebagai bahan ukuran sekolah bisa membuat evaluasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

“Saat ini kan yang terjadi merata daerah tertentu dengan fasilitas yang berbeda tetapi soalnya standar  sama, sementara sarana dan guru tidak merata. Terkadang ini juga masalah,” tukasnya.

Dia mencontohkan, pelajar mengikuti sekolah terbuka, anak belajar hanya berapa kali di tempat terbuka. Tetapi ketika mereka ikut ujian nasional soalnya sama. Untuk itu, dia menyarankan evaluasi tetap harus ada, titik beratnya pada USBN. Ujian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Lihat juga...