Peningkatan Sistem Kesehatan Ciptakan Tatanan Masyarakat Sehat

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Direktur Utama RSCM Periode 2006-2011, Prof. DR. dr. Akmal Taher, SpU(K) saat menemui awak media di UI Salemba Jakarta, Kamis (12/12/2019) - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Keberhasilan sistem kesehatan bergantung pada kemampuan untuk menjawab tantangan masa depan dan harapan masyarakat yang terus meningkat. Agar mampu menciptakan masyarakat sehat, ada beberapa indikator yang harus mengalami perubahan secara signifikan.

Direktur Utama RSCM Periode 2006-2011, Prof. DR. dr. Akmal Taher, SpU(K) menyatakan, perubahan sistem kesehatan untuk mencapai tatanan masyarakat sehat harus dilakukan pada empat sektor.

“Pertama,  harus mampu menciptakan universal health coverage. Sehingga terjadi proteksi sosial dan finansial bagi para penderita penyakit,” kata Akmal saat ditemui di UI Salemba Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia menegaskan bahwa jangan sampai pasien menjadi miskin karena penyakit yang diderita.

“Jangan pula, yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Di Indonesia, ini sudah mulai dipraktekan dengan hadirnya sistem JKN melalui lembaga BPJS,” tegasnya.

Yang kedua, menurut Akmal adalah perubahan kebijakan publik. Menyasar pada tindakan pencegahan penyakit.

“Kegiatan ini lebih banyak ditentukan oleh lembaga di luar institusi kesehatan. Tapi pengaruhnya sangat besar pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” ucapnya.

Misalnya, pengadaan air bersih, perumahan yang layak, pendidikan berlalu lintas, pembatasan konsumsi garam, lemak, gula dan rokok.

“Semua itu membutuhkan kebijakan publik yang ujungnya akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian di sektor pencegahan penyakit,” kata Akmal.

Ketiga, reformasi di bidang kepemimpinan dan tata kelola. Dalam hal ini adalah keserasian antara kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaannya di daerah.

“Dalam era otonomi seperti sekarang, hal ini menjadi mutlak. Sementara partisi masyarakat akan menjadi penentu yang penting,” ucap Akmal.

Upaya pemerintah dengan menghadirkan UU Pemda No. 23 tahun 2014 dan Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan daerah, dan diharapkan menjadi daya tekan bagi pemda dalam membuat program yang selaras dengan perencanaan nasional.

“Yang terakhir adalah penguatan kesehatan dasar atau penguatan kesehatan primer untuk tindak pencegahan dan upaya menyelesaikan masalah kesehatan sehingga tidak membutuhkan rujukan ke tingkat selanjutnya,” paparnya.

Akmal menekankan jika pemerintah ingin mencapai target kesehatan SDG’s maka semua indikator ini harus dipenuhi.

“Tentunya pemenuhan indikator ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah, termasuk dalam sektor pendanaan. Juga dibutuhkan komitmen DPR,” pungkasnya.

Lihat juga...