hut

Peraturan Bawaslu Harus Mengacu PKPU Mendapat Sorotan

Ketua Bawaslu Abhan (kiri) bersama anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019) - Foto ant

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, mempermasalahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal itu berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Menurutnya, apabila hal seperti itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, maka akan membuat Bawaslu tidak sejajar (equal) dengan KPU, di dalam membuat aturan penyelenggaraan pemilu. “Kalau itu (disepakati) munculnya tidak equal-lah antara Bawaslu dengan KPU, sebab Bawaslu harus ikut Peraturan KPU begitu kan,” ujar Abhan, Senin (2/12/2019).

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, sependapat dengan Abhan. Ia khawatir, peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan menjadi hilang jika disepakati Peraturan Bawaslu mengacu pada PKPU.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arief Wibowo menyatakan, setuju dengan Mardani. Ia menyimpulkan semangat mengikuti aturan PKPU seharusnya tidak berarti harus dirumuskan dalam poin kesepakatan. Sehingga menimbulkan penafsiran Bawaslu harus mengikuti KPU. “Yang penting semangatnya saja, jadi berhenti di (mengikuti) undang-undang. Sudah begitu saja,” ujar Arief.

Mengomentari itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Peraturan Bawaslu memang harus dibuat setelah PKPU selesai, agar teknis pelaksanaan pemilu itu diketahui dulu seperti apa melalui PKPU. “Baru setelah itu, Peraturan Bawaslu dibuat untuk memastikan bahwa teknis pelaksanaannya itu sesuai dengan PKPU,” ujar Arief.

Jika Bawaslu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menguji materi PKPU, sementara KPU tidak boleh menguji materi (judicial review) Peraturan Bawaslu. “Dan itu disebut eksklusif di dalam undang-undang. Karena PKPU terbit lebih dulu sehingga bisa dinilai peraturannya sesuai undang-undang atau tidak. Jika Bawaslu melihat ada ketidaksesuaian bisa melakukan judicial review,” kata Arief. (Ant)

Lihat juga...