Perlu Sinergi Berbagai Pihak Tangani Kemiskinan di Banjarnegara

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BANJARNEGARA – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan, dibutuhkan sinergitas dari semua kalangan untuk bisa menanggulangi kemiskinan. Tak hanya pemerintah, tetapi sinergitas juga harus dibangun dengan kalangan swasta, aktivis sosial, LSM dan masyarakat luas.

“Pengentasan kemiskinan tidak bisa ditangani hanya dari satu pihak saja, tetapi semua harus bersinergi dengan mengesampingkan ego sektoral, karena kemiskinan adalah masalah bersama dan harus diatasi secara bersama-sama pula,” kata Taj Yasin dalam rapat koordinasi membangun sinergi penanggulangan kemiskinan di Pendapa Dipayuda Adigraha, Banjarnegara, Jumat (6/12/2019) sore.

Wagub Jateng ini meminta agar para stakeholder terus melakukan terobosan-terobosan untuk pengentasan kemiskinan. Terobosan ataupun program yang bagus, bisa tercipta jika para stakeholder membuka diri, berdiskusi dengan berbagai pihak, sehingga banyak masukan.

“Pemprov Jateng tidak mungkin bisa mengurangi angka kemiskinan tanpa peran aktif dari daerah-daerah. Begitu pula dengan kabupaten/kota di Jateng, tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan tanpa adanya sinergitas dengan pihak lain,” tegasnya.

Taj Yasin juga meminta kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak hanya berkonsentrasi membesarkan nama OPD masing-masing, tetapi harus membuka kran kerjasama dengan OPD lain dan pihak luar.

“Kesampingkan ego sektoral dan buatlah program-program yang inovatif,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, memaparkan, tahun lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara memang masih tinggi yakni 15,46 persen atau urutan ke-6 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Namun, untuk tahun ini, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi, yaitu mencapai 1,75 persen atau bergeser menjadi peringkat ke-15 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Penurunan angka kemiskinan Banjarnegara tahun ini, bahkan di atas angka penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan kita akan terus berupaya untuk penanggulangan kemiskinan,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, apabila dilihat dari target angka kemiskinan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 sebesar 16,39 persen, berarti capaian penurunan angka kemiskinan melebihi target, yaitu 106,02 persen.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, sebagai bukti keseriusan Pemkab Banjarnegara dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan mendukung program penanggulangan kemiskinan tahun 2019, dengan mengalokasikan anggaran Rp 366,46 miliar.

Pemkab juga sudah melakukan kolaborasi penanggulangan kemiskinan dengan menggandeng Baznas, BUMN, BUMD dan perusahaan di Banjarnegara untuk melakukan pendampingan khusus pada 58 desa prioritas.

“Kami juga terus menggugah kesadaran PNS dan ASN dengan gerakan ‘Malu Mengaku Miskin’, dimana semua PNS, BUMN, BUMD, kades dan perangkat desa untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi 3 kilogram, supaya program subsidi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Lihat juga...