PKS: Semua Fraksi di DPRD Bekasi Dukung Program Kesehatan

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Heri Koswara Ketua DPD PKS Kota Bekasi saat ditemui di Jl Cut Meutia, Minggu (15/10/2019). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Ketua DPD PKS Kota Bekasi Jawa Barat, Heri Koswara angkat bicara untuk meluruskan polemik pemberhentian program layanan jaminan kesehatan melalui Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang seolah menuding partainya tidak mendukung.

“Fraksi PKS sudah jelas bersama fraksi lainnya di DPRD Kota Bekasi turut serta mengesahkan APBD kota Bekasi 2020 yang didalamnya ada anggaran untuk KS sesuai usulan dari eksekutif,” tegas Heri Koswara juga anggota DPRD Provinsi Jabar dari Dapil Kota Bekasi, Minggu (15/10/2019)

Hal tersebut sekaligus menjawab bahwa PKS khususnya Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro menjadi orang atau Partai yang dikesankan tidak mendukung program KS tersebut.

“Itu sesuatu pemahaman yang salah, ini yang perlu diluruskan,” tandasnya usai pelantikan pengurus DPC (tingkat kecamatan) dan DPRa (tingkat kelurahan) Periode 2019-2022, di Jl Cut Meutia, Kota Bekasi.

Dia menegaskan, secara kelembagaan, di mana dewan dipimpin oleh kader PKS, otomatis fraksi tersebut di dewan menjadi salah satu dalam pengesahan APBD 2020, di dalamnya ada anggaran KS bersama fraksi lainnya.

“KS dihentikan karena adanya surat edaran Wali Kota Bekasi yang menyatakan penghentian layanan terhitung Januari 2020. Sampai saat ini Wali Kota Bekasi, belum menarik tentang surat edaran penghentian KS tersebut,”tegas mantan salah satu pimpinan DPRD Kota Bekasi periode sebelumnya itu.

Dia menyesalkan kenapa kemudian banyak sekali gerakan atau pandangan yang menyudutkan bahwa seolah-olah yang melakukan pemberhentian tentang KS adalah partainya atau melalui ketua DPRD Kota Bekasi.

Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro menambahkan, proses anggaran Kota Bekasi sudah dalam koreksi Gubernur Jabar. Setelah ada rekomendasi Gubernur baru dibuat kebijakan sementara, apakah KS disetujui Gubernur Jabar dalam koreksi, tunggu saja hasilnya.

“Riil-nya saat ini bahwa surat edaran yang pernah dikeluarkan wali kota terkait penghentian KS belum ditarik atau dibatalkan itu. Kenapa dewan dikesankan tidak mendukung,” ujarnya bertanya.

Justru dewan lanjutnya, mendesak agar wali kota segera menyusun kebijakan sesuai arahan dari KPK sehingga anggaran kesehatan di kota Bekasi tidak tumpang tindih.

Reaksi yang terjadi selama ini di Kota Bekasi terkait aksi KS bukan dari dewan tetapi sejak diterbitkannya surat edaran Wali Kota Bekasi sendiri.

Diketahui aksi terkait penghentian program layanan kesehatan berbasis NIK di Kota Bekasi terus bergulir. Bahkan besok Senin (16/12/2019) akan kembali ada aksi di DPRD Kota Bekasi mendesak dewan mendukung program KS-NIK.

Pantauan Cendana News di Bekasi, aksi mendukung KS NIK terus disuarakan dari sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat melalui aksi baik di Kantor DPRD Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi sendiri. Mereka seolah menuding salah satu partai tidak mendukung program tersebut.

Lihat juga...