Program PTSL di Tarakan Diduga Dipungli

Kapolres Tarakan, AKBP Fillol Praja Arthadira, saat memaparkan kondisi akhir tahun di Mapolres Tarakan, Sabtu (28/12/2019) – Foto Ant

TARAKAN – Di sepanjang 2019, Polres Tarakan, Kalimantan Utara mengamankan dua oknum lurah atas dugaan Pungutan Liar (Pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dua oknum tersebut adalah Lurah Karang Anyar berinisial IPS, dan Lurah Kampung Satu Skip berinisial SKTM,” kata Kapolres Tarakan AKBP Fillol Praja Arthadira, saat memaparkan kondisi akhir tahun, di Mapolres Tarakan, Sabtu (28/12/2019).

Secara total, terdapat kerugian sebesar Rp224.750.000 dalam kasus tersebut. Masyarakat, sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Tarakan Nomor 30/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL, tidak disebutkan lurah maupun ketua RT diperbolehkan memungut biaya tambahan dalam program tersebut. Sesuai tiga surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), disebutkan bahwa pengajuan pengukuran sertifikat tanah biaya maksimal hanya Rp250 ribu per kaveling.

PTSL terlaksana, hanya saja dalam penggunaannya, lurah meminta lebih dari yang seharusnya yaitu Rp250 ribu. Ada yang diminta Rp400 ribu dan ada pula yang Rp450 ribu. “Selanjutnya kasus diserahkan ke Inspektorat Pemkot Tarakan, sesuai MoU (Nota Kesepahaman) polres dengan pemkot,” kata Fillol.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tarakan, AKP Guntar Arif Setiyoko mengatakan, kasus tersebut terungkap karena informasi masyarakat. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Selanjutnya dicari fakta-fakta dan bukti pendukung. Jadi dicek penggunaan keuangannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perwali itu,” pungkas Guntar. (Ant)

Lihat juga...