Regulasi Terintegrasi Upaya Kembangkan Industri Halal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pengembangan industri halal di Indonesia harus didorong regulasi yang terintegrasi dengan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pakar Ekonomi Syariah, Irfan Syauki Beik, mengatakan, BPJPH dibentuk untuk mengeksekusi berbagai kebijakan yang akan mendongkrak pengembangan industri halal di Indonesia. Sehingga menurutnya, dibutuhkan sinergi dari berbagai elemen untuk bersama-sama mewujudkannya.

“Saya melihat memang perlu 2-3 tahun lagi untuk memantapkan posisi kelembagaan. Tapi sebenarnya yang ada di masterplane halal suplay chain, saya kira itu bisa dilakukan akselerasi,” kata Irvan kepada Cendana News ditemui usai penandatanganan MoU antara BAZNAS dan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta di kantor BAZNAS Pusat, Jakarta, Kamis (12/12/2019) sore.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan industri halal di Indonesia. Pertama adalah dukungan regulasi yang lebih kuat lagi.

Dan regulasi ini juga terintegrasi. Artinya, kata Irfan, BPJPH ini bukan hanya ranah Kementerian Agama (Kemenag).

“Perspektifnya nggak cuma Kemenag. Walaupun dia (BPJPH) berada di bawah Kemenag, tapi harus masuk perspektif bisnis perdagangan, industri, investasi dan sebagainya,” ujarnya.

Kedua adalah edukasi baik pada masyarakat maupun pelaku usaha. Edukasi ini menurutnya, juga penting untuk mengakselerasi aturan mengenai industri halal dan implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). “Ini, saya kira perlu didorong,” tandasnya.

Adapun hal ketiga yaitu, tentu harus mendorong dari sisi pelaku usaha dan industri untuk memandang bahwa halal itu bukan beban bagi mereka.

“Jadi paradigmanya bisnis yang menguntungkan seperti di negara Korea. Korea itu, waktu saya ke sana ketemu komite halal, mereka bilang bahwa sampai sertifikasi halal di 14 negara,” ujar Irfan.

Jadi jelas Irfan, Korea itu mendatangi ke 14 negara. Di antaranya ke Malaysia dan berbagai otoritas negara lain untuk meminta sertifikasi produk-produknya. Ini dalam upaya negara Korea mengembangkan bisnis halal.

“Itu kan nggak jadi beban. Korea melakukan itu karena berpikir manfaat ekonominya besar di saat produk-produk halalnya terjual, volumenya besar sekali,” ujarnya.

Bahkan di Korea, tanah untuk menanam ginseng sebagai bahan kosmetik juga disertifikasi halal. “Mereka (Korea) bergerak karena dasar ideologi, kan nggak? Tapi pyur bisnis. Ketika bisnis bergerak sangat diperhatikan aturan halal. Jadi gaya hidupnya lebih islami,” tukasnya.

Menurutnya, Indonesia juga bisa mencontoh Korea, untuk tidak menilai bahwa ekonomi syariah itu hanya bagi umat Islam saja.

“Halal ini gaya hidup, market-nya tidak terbatas muslim saja. Coba bayangkan 50 persen orang Korea itu muslim. Tapi ribuan non muslim mengkampanyekan industri halal, nggak kira-kira,” tukasnya.

Lihat juga...