Revitalisasi Pasar Jatiasih Belum Jelas, Pedagang Resah

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pedagang Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, merasa nasibnya terombang-ambing terkait rencana revitalisasi. Pasalnya, mereka merasa tidak dilibatkan dalam setiap pentahapannya.

“Masalahnya, dalam proses revitalisasi pedagang tidak dilibatkan. Sementara kebijakan pemerintah dan pengembang dirasakan pedagang sangat merugikan,” ungkap Ucok Pulungan, perwakilan dari pedagang Pasar Jatiasih di Kota Bekasi kepada Cendana News, Selasa (3/11/2019).

Ucok Pulungan, perwakilan pedagang Pasar Jatiasih, Kota Bekasi saat menyampaikan keresahan pedagang atas rencana revitalisasi pasar, Selasa (3/12/2019). -Foto: M. Amin

Ucok mengatakan, Pasar Jatiasih memiliki Rukun Warga Pedagang (RWP). Tetapi dalam berbagai hal RWP tersebut dinilai lebih condong berpihak kepada pengembang tidak mewakili pedagang pasar. Idealnya pedagang dapat dilibatkan.

Menurut Ucok, berbagai keputusan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah disahkan, diakuinya ikut melibatkan pedagang. Tetapi banyak kebijakan yang dituangkan tidak disetujui oleh pedagang, terutama terkait finalisasi harga dan sistem yang diterapkan pengembang kepada pedagang dalam revitalisasi itu sendiri.

“Tapi entah kenapa RWP-nya menandatangani persetujuan harga tanpa lebih dulu koordinasi dengan pedagang,” tandas Ucok.

Dikatakan harga yang ditawarkan dalam revitalisasi Pasar Jatiasih memiliki beberapa kluster seperti harga Rp30 juta permeter untuk ukuran 3×3, Rp 28 juta/permeter untuk ukuran 3×2 meter persegi, Rp25 juta ukuran 2×2 dan harga terendah tipe los Rp17,5 juta/meter.

Namun demikian, lanjut Ucok, untuk harga tersebut tidak melibatkan pedagang pasar. Sehingga mengacu ke mana dan atas dasar apa pedagang tidak memahaminya terkait harga kios tersebut. Sedangkan Pemerintah merasa sudah mengundang RWP yang seyogyanya tidak mewakili suara pedagang sendiri.

Masalah berikutnya, jelas Ucok, adalah proses rencana revitalisasi yang akan segera dilaksanakan di Pasar Jatiasih di bulan ini. Bahkan selebaran sudah beredar sejak Oktober lalu yang butirnya bukan menyelamatkan nasib pedagang pasar. Tapi menyelamatkan bisnis pengembang.

“Kenapa begitu, karena pasar akan direvitalisasi tapi pedagang diminta down payment sebesar 10 persen diawal. Sementara bangunan belum jadi,” ujarnya.

Tak sampai di situ pedagang juga dibebankan 10 persen lagi setelah sebulan menempati tempat penampungan sementara (TPS), begitupun seterusnya hingga pedagang pasar mengeluarkan uang sebesar 40 persen dari total harga kios yang dilakukan revitalisasi itu sendiri. Setelah itu pedagang akan berurusan dengan bank.

“Artinya pengembang tidak memiliki modal untuk merevitalisasi Pasar Jatiasih. Dan bebannya ditanggung pedagang. Kenapa pemerintah memenangkan PT MSA jika tak memiliki modal cukup, sekarang pedagang ga bisa melawan karena sudah ada PKS,” tukasnya.

Diakuinya pedagang Pasar Jatiasih, sangat mendukung revitalisasi pasar. Tetapi baik Pemerintah maupun pengembang dalam proses perpindahan dapat memanusiakan manusia. “Kami mencari nafkah di pasar harusnya mereka berani menggusur atau merevitalisasi berani menyiapkan tempat. Tidak sebaliknya membebani pedagang,” imbuhnya.

Tidak dengan cara sekarang, lanjut Ucok, pedagang dibebani sepuluh persen untuk menempati PKS, lalu 10 persen lagi setelah sebulan dan 20 persen dua bulan berikutnya.

Bangunan belum ada lanjutnya, pedagang diminta bayar sampai 40 persen. Dalam imbauan tersebut Desember atau Januari pedagang harus mengosongkan Pasar Jatiasih. Harusnya di PKS itu pemerintah dan pengembang menyiapkan dulu PKS buat pengembang tetapi yang terjadi pedagang harus membayar dulu baru bisa menempati PKS.

Pedagang pasar lainnya mengakui, mereka tidak bisa menempati PKS jika belum membayar 10 persen. Dan mereka yang belum membayar dianggap tidak terdaftar. Diakui mereka banyak yang sudah bayar karena khawatir tidak mendapat tempat karena bahasa pengembang akan menjual lapak ke luar pasar.

“Lalu di mana pemerintah yang terus mendengungkan bahwa pemerintah akan hadir untuk menjaga pelaku usaha kecil menengah seperti pedagang pasar,” timpal Ucok

Jumlah pedagang Pasar Jatiasih berkisar mencapai 650 orang pedagang. Dari jumlah tersebut diperkirakan ada 400-an yang belum mendaftar. Sedangkan TPS yang akan disediakan diketahui hanya bisa menampung 350 pedagang.

Adapun simulasi jika pedagang Pasar Jatiasih ingin menempati TPS mereka harus membeli kios dengan estimasi untuk harga termurah sebesar Rp68 juta 2×2 meter persegi (los). 10 persen dari harga tersebut artinya pedagang harus membayar Rp6,8 juta, sebulan kemudian bayar lagi Rp6,8 juta lalu 20 persen selama masih di TPS. Selama di penampungan pedagang juga masih dibebani retribusi.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengaku sudah menjadwalkan untuk memanggil pihak pengelola pasar, pengembang dan pedagang pasar. Dia menjadwalkan mengundang pada 9 Desember 2019 ini.

“Komisi II DPRD Kota Bekasi, susah menjadwalkan tanggal 9 Desember ini untuk hearing dengan pengembang dan pedagang pasar. Saya juga meminta jika ada PKS nya untuk diserahkan ke Komisi II guna dipelajari,”ujarnya.

Arif juga menyarankan agar pedagang pasar yang tidak setuju dengan kebijakan membayar 10 persen tersebut dapat membuat surat pernyataan dan menandatangani disertai melampirkan KTP masing-masing.

Lihat juga...