Revitalisasi Pasar Jatiasih Bekasi Harus Ditinjau Ulang

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Latu Har Hary, meminta revitalisasi pasar Jatiasih, ditinjau ulang. Pasalnya, banyak pro kontra sehingga terkesan dipaksakan.

“Sekarang Perjanjian Kerja Sama (PKS), sudah keluar tetapi coba tanya pedagang apakah mereka sudah mengetahui apa isi PKS itu secara rinci. Karena mereka sendiri tidak memiliki kopiannya,” ujar Latu Har Hary, kepada Cendana News, Jumat (6/12/2019).

Latu Har Hary, Anggota DPRD Kota Bekasi, dari daerah pemilih Jatiasih, saat ditemui Cendana News di ruang kerjanya, Jumat (6/12/2019) – Foto: Muhammad Amin

Dikatakan bahwa, revitalisasi pasar Jatiasih itu sendiri sebelumnya sudah ada masalah dalam Pansus 38.

Oleh karenanya dia kembali menegaskan agar bisa dilakukan peninjauan terutama terkait regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pedagang pasar.

Menurut dia, sistem dalam revitalisasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pedagang pasar. Karena jelasnya, ketika berbicara soal pasar harus berbicara tentang pedagang bukan soal yang lain.

“Karena merekalah yang menjadi penggerak roda ekonomi di kota Bekasi. Karena melihat perbandingannya pasar Jatiasih pergerakannya menjadi pasar paling menggeliat dibanding dengan pasar lainnya,” papar Latu.

Dia mengakui bahwa pedagang pasar Jatiasih, tentunya tidak menolak revitalisasi. Tetapi sesuai pengaduan pedagang kepada dirinya, para pedagang menyayangkan sistem terutama terkait dasar hukum pengambil unit dan keharusan down payment sebelum pasar itu sendiri berdiri.

Bahkan dia menilai pengembang yang dimenangkan dalam revitalisasi tersebut hanya sebagai broker, tidak benar-benar pengembang. Karena tegasnya jika benar pengembang ketika keluar PKS, maka yang melakukan revitalisasi adalah pengembang yang dimenangkan bukan pihak WIKA.

“Harusnya yang keluar pengembangnya PT. MSA bukan dialihkan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan revitalisasi. Tetapi itu di sub lagi kepada WIKA coba datang ke Pasar Jatiasih, cek revitalisasinya akan dikerjakan oleh WIKA Pracetak Gedung. Bukan PT MSA padahal dia yang menang,” jelas Latu Har Hary.

Satu lagi masalah TPS lanjutnya. Harusnya TPS tersebut disediakan bagi seluruh pedagang yang ada (eksisting). Dia mencontohkan bahwa jumlah pedagang ada 400. Harusnya TPS sesuai jumlah yang ada. Laporan yang masuk jumlahnya tidak sesuai.

Persoalan lainnya adalah pemberlakuan jika pedagang di pasar Jatiasih ingin tetap berjualan di TPS, maka harus memberi down payment (DP).

“Padahal menurut regulasi tidak seperti itu. Relokasi dulu semua pedagang ke TPS. Lalu buktikan pengembang membangun gedung pasar yang dua tingkat itu. Setelah itu baru pedagang dimintakan DP, mana saja yang bisa sesuai dengan kesepakatan,” tukasnya.

Tidak boleh ada DP, lanjutnya, karena aturan revitalisasi bahwa TPS harus diprioritaskan bagi pedagang yang ada di dalam dulu (eksisting). Itu sudah otomatis. Baru bisa menawarkan yang lain jika di dalam sudah selesai.

“Dalam revitalisasi yang terjadi pedagang diminta DP jika ingin menempati TPS. Pedagang yang datang ke saya mengaku terpaksa membayar DP,  jika tidak mereka tidak boleh berdagang di TPS. Ini aturan apa?” tanyanya.

Lihat juga...