RUU Narkotika Masuk Prioritas Prolegnas 2020

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Surpratman Andi Atgas, menyebutkan RUU perubahan atas UU 35 tahun 2019 tentang Narkotika masuk menjadi salah satu prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) sesuai usulan dari eksekutif.

“RUU 35 tahun 2019 masuk urutan ke 45 dalam program Legislasi Nasional tahun 2020, atas usul pemerintah,” ujar Supratman Andi, kepada Cendana News, usai menghadiri seminar Strategi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba, di Kampus Universitas Bhayangkara (Ubhara) Jakarta Raya wilayah Bekasi, Selasa (10/12/2019).

Namun demikian ungkap Andi, Perubahan RUU 35 tentang Narkotika baru sebatas usulan yang disepakati. Dia berharap dalam masa persidangan berikutnya eksekutif bisa mengirimkan secara resmi naskah akademik terkait RUU Narkotika.

“Jika naskah akademiknya sudah ada, maka badan msuyawarah akan menentukan komisi mana untuk membahas hal tersebut,”ungkapnya.

Menurutnya terkait RUU No.35 tentang Narkotika diyakininya bisa cepat selesai. Pasalnya sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Artinya tidak akan lama bisa terealisasi perubahannya.

Menghadiri seminar Narkotika di Kampus Ubhara Bekasi, Andi Atgas hanya sebentar usai memberi materi langsung berpamitan. Tetapi dia sempat menerima cinderamata dari Rektor Kampus Ubhara Jakarta Raya.

Rektor Ubhara Irjen Pol (Purn) Bambang Karsono, mendukung perubahan UU 35. Dia menilai tidak relevan lagi dengan banyaknya jenis narkoba baru dan beberapa aspek lainnya berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika.

“Salah satu yang menjadi sorotan dalam UU 35 tahun 2009 belum bisa membedakan antara bandar, pengedar dan pengguna. Untuk itu harus ada perubahan jika serius ingin memberantas peredaran narkoba,” ungkap Bambang Karsono dalam jumpa pers.

Menurutnya belum ada keterangan secara gamblang antara pembeda bandar, pengguna dan pengedar. Sehingga dari hasil studi menyebutkan baik pihak penyidik atau pun jaksa penuntut umum terkadang menuntut penyalahgunaan narkotika disamakan dengan kriminal biasa.

“Kami ingin dalam penanganan kejahatan narkotika mengedepankan cara persuasif. Siapa pun harus direhab dulu, tetapi tanpa menghapus kasusnya. Pidana tetap jalan tetapi bersangkutan direhab juga,” tegas Bambang.

Karena terkadang banyak pengguna saja tapi hukumannya sama dengan pengedar atau masuk dalam kriminal biasa. Kemudian dipenjara tetapi peredaran narkoba makin meningkat.

Hal tersebut lanjutnya, karena penyalahgunaan Narkotika selama ini langsung dipenjara tanpa direhab terlebih dulu. Harusnya direhab tanpa mengesampingkan masalah pidananya.

“Semoga RUU 35 tahun 2009 segera dirombak. Kami akan memberi masukan, untuk perubahan lebih baik,” jelas Rektor Ubhara.

Lihat juga...