Sawit Berkelanjutan di Indonesia Membantu Pengendalian Perubahan Iklim

Ketua Penyelenggara Indonesia Paviliun Agus Justianto (kanan) menyerahkan sertifikat kepada Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdalifah Machmud (kiri), dan Senior Advisor KEHATI Diah Suradiredja (tengah) seusai menjadi pembicara mengenai pengelolaan kelapa sawit Paviliun COP 25 UNFCCC Madrid, Spanyol – Foto Ant

MADRID – Indonesia terus memacu upaya pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Hal itu dilakukan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi kunci dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

“Sedikitnya 10 juta orang Indonesia lepas dari kemiskinan berkat sawit,” kata Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Musdalifah Machmud, saat sesi diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 UNFCCC di Madrid, Spanyol.

Musdalifah menyatakan, dalam pengelolaan sawit berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah nyata. Mulai dari memberlakukan moratorium pembukaan hutan primer dan gambut, hingga moratorium izin baru kebun sawit dan melakukan evaluasi kebun yang ada. Presiden Joko Widodo disebutnya, juga sudah menandatangani Instruksi Presiden No.6/2019, tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Sementara itu, Penasehat Senior Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Diah Suradiredja menyatakan, untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan ada sejumlah hal yang harus diperkuat. Di antaranya, memperkuat manfaat bagi perlindungan keanekaragaman hayati, kontribusi pada pembangunan daerah.

Dan yang tidak kalah penting adalah, meningkatkan manfaat bagi pekebun rakyat dan masyarakat lokal. Rakyat dipacu untuk teregister dalam ISPO versi baru. Auditor ISPO akan mengkualifikasi kebun yang didaftarkan, untuk pemenuhan standar kelestarian pengelolaan.

Mereka yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan tidak akan ditepikan, melainkan akan dibimbing untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga berhasil memenuhi standar.“Pekebun rakyat akan dibina sehingga bisa memenuhi standar. Jadi nantinya yang bisa mendapat sertifikat ISPO bukan hanya perkebunan besar atau plasma saja, tapi juga pekebun rakyat,” jelas Diah.

Saat ini, Peraturan Presiden tentang ISPO sedang dalam proses untuk ditandatangai presiden. Bersamaan dengan itu, regulasi yang mendukung juga sedang disiapkan oleh Kementerian Pertanian dan
kementerian/lembaga terkait. “Skema sertifikasi pengelolaan sawit lestari ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang kini sedang diperbarui, diharapkan bisa mendukung penguatan pengelolaan sawit di Indonesia,” pungkas Diah. (Ant)

Lihat juga...