Sejumlah Pengadilan di MA Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Sekretaris MA, Ahmad S. Pudjoharsoyo memberikan keterangan kepada media sebelum acara anugerah Predikat Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Peradilan di bawah MA, oleh Kemenpan RB di Jakarta, Selasa (10/12/2019) . Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad S. Pudjoharsoyo mengatakan, ada 62 pengadilan di bawah Mahkamah Agung dianugerahi predikat wilayah bebas dari korupsi.

“Kepastian jumlah pengadilan yang meraih predikat tersebut diperoleh melalui undangan yang disampaikan Kemenpan RB kepada Ketua Mahkamah Agung,” kata Sekretaris MA, Ahmad Pudjoharsoyo sebelum acara Anugerahi Predikat wilayah bebas dari korupsi oleh Kemenpan RB di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Disebutkan, ke-62 pengadilan tersebut terdiri dari 28 Peradilan Agama, 27 Peradilan Umum, 5 Peradilan Militer dan 2 Peradilan Tata Usaha Negara

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Agung, Pudjo menyatakan rasa syukur atas pencapaian satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

Menurut Pudjoharsoyo, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara konsepsional dilaksanakan dengan melakukan penataan pada enam area pokok.

Di antaranya kata Pudjo, manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret.

“Hasil yang diharapkan dari pembangunan zona integritas ini terukur dengan dua indikator utama, yakni nilai survey persepsi korupsi dan survey persepsi pelayanan publik,” ujarnya.

Pembangunan zona integritas menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai survey persepsi korupsi.

Disebutkan juga, jumlah pengadilan yang diusulkan tahun ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun ini Mahkamah Agung mengusulkan 177 pengadilan atau setara tujuh kali lipat lebih dari tahun sebelumnya.

“Jumlah tersebut terdiri dari 96 pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, 59 pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, 10 pengadilan pada lingkungan Peradilan Militer dan 12 unit kerja pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,” paparnya.

Pada tahun sebelumnya, ungkapnya, Mahkamah Agung mengusulkan 23 pengadilan dan yang berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi hanya 7. Yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer II-13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

“Dari 177 pengadilan yang diusulkan tersebut, 12 pengadilan di antaranya berstatus mandatori. Keikutsertaannya dalam penilaian pembangunan zona integritas ditetapkan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkapnya.

Lihat juga...