Serapan Anggaran Pemprov DKI Lebih Tinggi 83,42 Persen

Editor: Mahadeva

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, saat memaparkan kondisi penyerapan anggaran DKI Jakarta menjelang akhir tahun, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019) – Foto Lina Fitria.

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta masih berupaua mengejar target serapan anggaran di detik-detik akhir tahun ini. Harapannya, serapan anggaran tahun ini bisa lebih tinggi ketimbang tahun.

Setidakanya, target yang dipasang 83,42 persen dari target anggaran sebesar Rp 86,89 triliun. Pemprov DKI Jakarta masih optimistis, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 bisa lebih baik dari tahun lalu. Hingga 31 Desember, APBD 2019 ditargetkan dapat terserap 83,42 persen. Tahun lalu, serapan anggaran hanya mencapai 81,78 persen atau Rp 61,29 triliun dari anggaran sebesar Rp 83, 2 triliun.

“Penyerapan per 25 Desember ada 77,98 persen. Rencana kita, karena ini sudah masuk semua. Itu nanti akan tereksekusi di 83,42. Ini lebih bagus dari tahun lalu 81,78,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Serapan anggaran ibu kota, tahun ini berasal dari pembangunan fisik. Jika pembayaran untuk pembangunan selesai, serapan anggaran diprediksi mencapai target yang telah disebutkan. “Karena pembayaran fisik semua, sebagian besar fisik ada kantor kelurahan, kecamatan, puskes, damkar, sekolahan. Jadi sekarang pihak ketiga lagi proses pembayaran. Itu dari tagihannya yang masuk akan finis di 83,42 perkiraan kita seperti itu,” rincinya.

Dipastikannya, semua proyek sudah dikerjakan oleh kontraktor dan akan dibayar. Namun demikian, ada sejumlah kegiatan yang dibatalkan karena tidak turunnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah kegiatan pembebasan lahan. “Alhamdulillah ini sampai akhir Desember, semua yang sudah berkontrak, sesuai dengan bobotnya, semua akan terbayar dengan baik. Kita khawatirkan, kita sudah berkontrak, mereka sudah bekerja 100 persen kita enggak bisa bayar, jadinya hutang daerah. Kita enggak ada seperti itu. Kita bayar sesuai dengan kontrak dan bobot,” ucap Saefullah.

Proses penyerapan anggaran ditutup pada 31 Desember 2019. Sehingga, nilai bisa dilihat pada 1 atau 2 Januari 2020. “Kan kami nanti tutup buku 31 Desember. Kami berharap pukul 19.00 WIB sudah balance. Karena transaksinya sudah cashless. Semua sudah by system. Jadi pukul 19.00 sudah balance, kami langsung tutup buku semuanya,” tuturnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pihaknya terus memonitoring SKPD yang berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan. Seluruh penyerapan dari masing-masing SKPD/UKPD hampir mencapai target yang telah ditentukan.

Dia mengaku terus memonitoring perkembangan anggaran setiap bulan. “Kalau lihat dari data yang masuk, penyerapannya cukup baik. Setiap bulan, perkembanganngannya selalu kita monitoring,” tandasnya.

APBD 2019 DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp86,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp44,5 triliun, belanja tidak langsung sebesar Rp33,2 triliun dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp9,03 triliun.

Lihat juga...