Setahun KY Menerima 1.544 Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Sepanjang 2019, Komisi Yudusial telah menerima laporan1.544 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Laporan tersebut diterima melalui berbagai cara, mulai dari pos, datang langsung dan pelaporan secara online. “Sepanjang 2019, KY sudah menerima 1.544 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta, dalam acara paparan capaian KY Tahun 2019 di Gedung KY, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investasi, Komisi Yudisial Sukma Violetta, dalam acara paparan laporan kinerja KY di 2019, Kamis (26/12/2019) – Foto M Hajoran Pulungan

Laporan yang diterima melalui surat atau pos sebanyak 893 laporan. Pelapor yang datang langsung ke Kantor KY ada 286 laporan, dan yang menggunakan fasilitas pelaporan online melalui laman www.pelaporan.komisiyudisial.go.id, sebanyak 281 laporan. “Selain itu KY juga menerima informasi sebanyak 84 laporan, atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti,” tambahnya.

Laporan tersebut diterima oleh KY dari seluruh Indonesia, untuk 10 provinsi terbanyak menyampaikan laporan secara berturut-turut adalah DKI Jakarta dengan 327 laporan, Jawa Timur dengan 188 laporan, Sumatera Utara dengan 133 laporan, Jawa Barat dengan 132 laporan. Kemudian, Jawa Tengah dengan 123 laporan, Sulawesi Selatan dengan 55 laporan, Riau dengan 51 laporan, Sumatera Selatan dengan 49 laporan, Banten dengan 41 laporan, serta Sulawesi Utara dan NTT dengan 38 laporan.

“Meskipun begitu, tidak semua laporan dapat diproses sidang pemeriksaan melalui panel atau pleno. Laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan, baik syarat administrasi maupun substansi untuk dapat diregistrasi. Pada 2019 ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 224 laporan,” tambahnya.

Laporan lain tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan, misalnya bukan karena kewenangan KY, sehingga harus diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA. “Bukan hanya itu saja, ada juga yang pelapornya tidak menggunakan identitas yang sebenarnya, sehingga laporan tidak dapat diterima,” jelasnya.

Berdasarkan jenis perkara, kasus perdata mendominasi dengan 686 laporan. Perkara pidana dengan 464 laporan. Pengaduan perkara agama ada 90 laporan, Tata Usaha Negara dengan 82 laporan, Tipikor dengan 50 laporan, pemilu dengan 36 laporan, perselisihan hubungan industrial dengan 34 laporan, dan lingkungan dengan 30 laporan.

“Kalau dilihat dari jenis badan peradilan yang dilaporkan, laporan terhadap peradilan umum yang mendominasi, yaitu sebanyak 1.156 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 115 laporan, Peradilan Agama sebanyak 89 laporan dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 77 laporan. Ada juga Pengadilan Tipikor, PHI, Niaga hingga Militer walau jumlahnya tidak signifikan,” paparnya.

Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus menyebutm jumlah laporan yang diterima KY tahun ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, kinerja dari KY meningkat bila dibandingkan di 2018 lalu. “Untuk jumlah laporan yang masuk tahun ini memang menurun jika dibandingkan dengan 2018 lalu. Tapi kinerja YK tahun ini meningkatkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tentu ini merupakan prestasi yang harus terus ditingkatkan tahun depan,” klaim Jaja Ahmad Jayus.

Lihat juga...