Tak Dapat Anggaran APBD, ‘Festival Budaya Betawi’ Tetap Jalan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung, mengatakan, menerima jika Bamus Betawi pada tahun 2020 tidak mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Dia mengaku, tidak kecewa anggaran hibah untuk Bamus tidak masuk karena anggaran DKI sedang defisit.

“Iya, karena kan kita juga menyadari defisitnya anggaran APBD DKI 2020,” kata Lulung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019) siang.

Dia mengaku sudah bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah untuk memastikan siap tidak menerima hibah tahun ini. Dia siap mengunakan anggaran pribadi dan rekan-rekan Bamus Betawi menyiapkan program Bamus di tahun 2020 sebesar 10 miliar.

“Tadi saya sudah ketemu Pak Sekda (Saefullah), saya bilang, Pak Sekda saya pastikan, saya mengerti anggaran DKI sedang defisit. Saya bilang, saya siap, tidak menerima hibah tahun ini dan saya siap dengan uang saya dan temen-temen saya,” ujarnya.

Dia menuturkan tetap menjalankan segala agenda kegiatan festival budaya Betawi dari hasil urunan. Ada beragam rangkaian agenda budaya Betawi.

Bulan pertama, kegiatan festival tabungan umrah untuk masyarakat Bamus Betawi. Bulan kedua, festival palang pintu. Bulan ketiga, festival kerak telor. Bulan keempat, festival kampung Betawi. Bulan kelima lebaran Betawi.

“Jadi kita tidak pernah mau berhenti untuk menjalankan program sesuai Perda nomor 4 tahun 2015. Artinya di situ juga ada kelestarian budaya Betawi kemudian ada pergub 18 dan 19 festival seni budaya sepanjang tahun,” tandasnya.

Dia mengatakan baru tahun ini saja Bamus Betawi tidak mendapat dana hibah. Nilai hibah di tahun-tahun sebelumnya, jumlah dana yang diberikan bervariasi setiap tahun.

“Pertama kali itu dapat Rp200 juta, terus Rp500 juta, tahun ini Rp5 miliar,” ucap dia.

Bamus Betawi mengaku akan terus melestarikan budaya Betawi. Mereka tidak akan terhalang oleh masalah anggaran hibah.

Selain itu, tentang dualisme kepengurusan Bamus Betawi, Lulung menyebut kepengurusannya sah dibandingkan Bamus Betawi pimpinan Zainudin (Oding). Lulung mengaku mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

“Saya tanyakan, dua kubu yang mana? Kalau saya mau melaporkan dia ke polisi, sudah bisa. Karena begini, sayalah yang mendapatkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Lulung.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, mengatakan, waktu pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) saat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) alokasi dana anggaran hibah Bamus Betawi dinilai telat saat pengajuan proposal.

“Kenapa di-drop atau belum disetujui, karena telat untuk mengajukan proposalnya,” kata Gembong dihubungi terpisah.

Menurut Gembong, ada dua yang di-drop saat Banggar yakni Bamus Betawi dan Kodam Jaya. Dia menuturkan, prosedur-prosedur untuk pengajuan proposal sudah disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada Banggar. Supaya taat asas, maka untuk dua hibah itu belum disetujui dalam penyelenggaraan kemarin.

“Nah biasanya itu kan  disampaikan bahwa toh hibah untuk Bamus Betawi itu biasanya dicairkan di akhir-akhir tahun kan, kira-kira Agustus, September, November, Desember makanya itu bisa dibahas ketika di APBD perubahan seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan agar hibah untuk Kodam Jaya dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi masuk APBD. Namun DPRD menolak karena usulan tidak dibahas dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pemprov DKI Jakarta menyebut usulan hibah dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) Raperda APBD setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hibah untuk Kodam Jaya senilai Rp 55,2 miliar, sedangkan hibah Bamus Betawi sebesar Rp 6 miliar.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi pun memastikan apakah rencana itu dibahas di Komisi A atau komisi lain.

Menurut anggota Komisi A Mujiyono, di Komisi A tidak ada pembahasan dana hibah. Prasetio memutuskan dana Bamus tidak dimasukkan di APBD DKI 2020. Dia meminta dana tersebut diajukan pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2020.

Lihat juga...