Timor Barat dan NTT Ajukan Klaim Kasus Montara

KUPANG – Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, mengajukan klaim di hadapan Prosiding Khusus PBB untuk Australia atas bahaya lintas batas dalam petaka lingkungan ring minyak lepas pantai dunia pada 2009.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni, mengatakan, bahwa sepuluh tahun setelah tumpahan minyak Montara, salah satu petaka lingkungan anjungan minyak lepas pantai terburuk di dunia, Timor Barat dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur mengajukan klaim atas kerusakan lintas batas terhadap Australia.

“Proses pengajuan lain itu diwakili oleh pengacara hukum internasional publik terkenal, Monica Feria-Tinta, seorang pengacara yang berpraktik di Bar Inggris dan Wales,” katanya di Kupang, Senin (9/12/2019).

Klaim diajukan di hadapan pelapor khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, David R. Boyd, pelapor khusus untuk Kemiskinan Ekstrim Philip Alston, Pelapor Khusus untuk Limbah Beracun, Mr. Baskut Tuncak, dan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Ferdi mengatakan di hadapan para penuntut, Monica Feria-Tinta menyatakan, bahwa klaim yang diajukan ke PBB itu diajukan atas nama 13 kabupaten di Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, adalah klaim hak asasi manusia ‘diagonal’ yang mencengangkan, yang ditetapkan untuk menciptakan preseden penting tentang reparasi bagi kerusakan lintas batas.

Ia menceritakan, bahwa pada akhir 2009, komisi penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah Australia untuk memeriksa penyebab tumpahan minyak Montara, menemukan, bahwa PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEPAA), operator, tidak mengamati praktik ladang minyak yang masuk akal di lapangan minyak Montara “dan bahwa” kekurangan utama dalam prosedur perusahaan tersebar luas dan sistematis, langsung mengarah ke ledakan”.