Tolak Penghentian KS-NIK, Gabungan Mahasiswa Bekasi Gelar Aksi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Gabungan mahasiswa Kota Bekasi menggelar aksi protes menolak penghentian program Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Puluhan mahasiswa gabungan dari beberapa organisasi seperti PMII, HMI, dan GMNI melakukan aksi di depan pintu masuk kantor DPRD Kota Bekasi, jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu Bekasi Timur, Senin (9/12/2019).

Dalam aksinya, mereka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mahasiswa menyatakan sikap mendukung Program KS-NIK karena terbukti kualitasnya dalam menjalankan program kesehatan, menolak keras pemberhentian KS-NIK, mendukung penuh program KS-NIK,

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bekasi menolak aturan Kementerian Dalam Negeri No 33 dan diharapkan ditinjau kembali peraturan tersebut.

Setelah menggelar aksi hingga sore tadi dengan menutup jalan akhirnya gabungan mahasiswa tersebut diterima oleh tiga anggota DPRD Kota Bekasi. Ketiga anggota DPRD Kota Bekasi tersebut yakni, Daryanto, Arwis Sembiring dan Abdul Rojak, menemui para demonstran.

Arwis Sembiring mengatakan Pemerintah Kota Bekasi tengah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi atas Perpres No 82 Tahun 2018, dan Permendagri 33 Tahun 2019.

Arwis Sembiring usai menemui para demonstran, Senin (9/12/2019) – Foto: Muhammad Amin

“Sudah diupayakan oleh Pemkot Bekasi melakukan judicial review ke MK. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” kata Arwis usai menemui demonstran.

Kendati begitu, Arwis melaui fraksinya akan melakukan komunikasi dengan seluruh fraksi untuk mencari solusi mengenai program kesehatan masyarakat.

“Sekarang sedang dikaji oleh komisi IV bagaimana supaya kita bisa duduk bareng dengan eksekutif agar terjadi solusi atas masalah ini,” katanya.

Mengenai tuntutan mahasiswa agar DPRD mendorong eksekutif untuk tetap melanjutkan Program KS-NIK, Arwis menegaskan DPRD tidak akan melakukan tindakan yang bertabrakan dengan peraturan.

“Tapi kalau disuruh menabrak, ya tidak berani karena ada aturannya. Kecuali kalau diuji di MK. Jika tidak disetujui ya kembali ke aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Solusinya ya integrasi ke BPJS,” tandasnya.

Lihat juga...