Tolak Revitalisasi, Pedagang Pasar Jatiasih Melapor ke Ombudsman

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Persatuan Pedagang Pasar Baru Jatiasih (P3BJ) Kota Bekasi, Jawa Barat, melaporkan ketidakjelasan regulasi oleh pihak pengembang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Jatiasih ke Ombudsman RI di Jakarta.

Laporan tersebut bentuk kekecewaan dari para pedagang setempat terkait regulasi yang ditetapkan dalam revitalisasi yang dianggap memberatkan pedagang. Aduan tersebut telah dikirim pada 19 Desember 2019 lalu.

“Kami minta tidak ada revitalisasi sebelum ada kejelasan dari pihak pengembang terkait nasib ratusan pedagang lama di Pasar Jatiasih,” kata Del Franchisco Boy, Ketua P3BJ, kepada Cendana News, Jumat (27/12/2019).

Ketua P3BJ, Del Franchisco Boy, saat ditemui Cendana News di Pasar Jatiasih, Jumat (27/12/2019). Foto: Muhammad Amin

Dikatakan jika pihak pengembang mengklaim sudah selesai semua itu hak mereka. Tapi dia meminta coba tanyakan langsung kepada para pedagang apakah mereka menerima aturan dari pihak pengembang yang menetapkan tarif DP hingga 40 persen untuk menempati tempat penampungan sementara (TPS) tersebut.

Menurutnya pedagang pasar tidak menolak revitalisasi jika hal tersebut bisa sesuai prosedur. Terkait melapor ke Ombudsman, Del mengaku, langkah terakhir karena semua cara sudah yang ditempuh baik ke DPRD Kota Bekasi, Pemkot atau lainnya tetap menemukan jalan buntu.

“Kami berharap Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya bisa memfasilitasi dan memperjuangkan nasib pedagang pasar baru Jatiasih untuk mendapatkan haknya sebagaimana aturan berlaku,” tukasnya mengaku pedagang menerima jika sesuai alur dalam proses revitalisasi itu sendiri.

Sementara Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, dihubungi terpisah oleh Cendana News, mengatakan bahwa laporan yang diantar oleh pedagang pasar Jatiasih terkait revitalisasi ditujukan kepada Ombudsman pusat.

“Belum ada disposisi ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Kalau sudah ada langsung ditindaklanjuti kami masih menunggu disposisi dari ombudsman pusat,” ujarnya.

Dia menyarankan agar pedagang pasar bisa mengantar langsung ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya di lantai tiga, jika itu sifatnya urgen. Sehingga bisa langsung ditindak lanjuti.

“Jika urgen, begitu laporan masuk kami akan langsung panggil pihak pengembang dan pedagang pasar. Untuk mengeluarkan rekomendasi agar tidak dilakukan revitalisasi dulu sebelum ada kesepakatan yang difasilitasi oleh ombudsman,” tukasnya menunggu laporan dari pedagang pasar Jatiasih Kota Bekasi.

Informasi di lapangan pedagang pasar mulai resah karena informasi beredar, akan ada pengosongan pasar mulai Januari 2020. Sementara lebih dari sebagian pedagang pasar belum membayar Down Payment (DP) yang ditentukan pengembang jika ingin menempati TPS.

Bahkan baleho mulai terpampang di beberapa sudut pasar Jatiasih, menyatakan pasar Jatiasih segera direvitalisasi dan dikerjakan oleh PT WIKA.

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dikonfirmasi soal keluhan pedagang di empat tempat yang akan dilakukan revitalisasi di Kota Bekasi hanya menjawab normatif dengan mengatakan akan mempelajari lagi.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat dikonfirmasi soal keluhan pedagang pasar terkait revitalisasi di empat pasar di Kota Bekasi, Jumat (27/12/2019) – Foto: Muhammad Amin

“Kita  pelajari dulu sampai sejauh mana hak dan kewajiban pedagang dan investor bisa dipenetrasi maka kita akan bantu. Yang penting optimalisasi pedagang pasar yang sudah ada tetap mendapatkan haknya,” ucapnya singkat kepada Cendana News.

Diketahui proses revitalisasi empat Pasar di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang tengah berjalan banyak menuai persoalan terutama mengenai kesepakatan harga jual kios yang dianggap pedagang pasar terlampau tinggi hingga menimbulkan penolakan.

Empat pasar yang dalam proses direvitalisasi itu adalah Pasar Pasar Jatiasih di Kecamatan Jatiasih, Pasar Baru Kranji di Kecamatan Bekasi Barat, Pasar Bantargebang di Kecamatan Bantargebang, dan Pasar Familiy Mart di Kecamatan Medansatria.

“Dari empat pasar yang akan direvitalisasi, tiga diantaranya memiliki problem yang sama, terkait harga jual kios. Saya akan menugaskan empat komisi untuk mendalami masalah yang timbul dalam proses revitalisasi tersebut,” ujar Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Poetro, baru-baru ini.

Menurutnya ada yang salah dalam Pansus 38 yang dilakukan DPRD periode sebelumnya. Hingga menimbulkan keluhan dari pedagang di tiga pasar tersebut ke DPRD Kota Bekasi. Dia menduga pansus yang sudah dilaksanakan tidak menampung aspirasi di masing-masing pasar secara menyeluruh.

Lihat juga...