TPP Tidak Sesuai, Pegawai Puskesmas di SBT Mogok Kerja

Ilustrasi aksi demonstrasi [CDN]

AMBON – Pegawai Puskesmas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan aksi mogok kerja sejak Sabtu (7/12/2019). Aksi dipicu pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang dinilai tidak seimbang dengan pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten.

Kepala Dinkes SBT, Abas Rumatemerik menyebut, saat ini pihaknya berupaya mengomunikasikan TPP tenaga medis yang bekerja di 15 Puskesmas dengan Pemkab SBT. “Minimal tenaga medis di 15 Puskesmas di SBT memperoleh TPP yang nilainya sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dinas Kesehatan, maupun dinas dan badan lainnya di SBT serta disesuaikan dengan masing-masing golongan,” katanya, Sabtu (7/12/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan Kadis Kesehatan SBT, saat berdialog dengan tenaga medis Puskesmas Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT, yang melakukan aksi demo dan mogok kerja sejak Sabtu (7/12/2019). Dia menilai aksi mogok kerja yang dilakukan puluhan tenaga medis Puskesmas Bula sangat wajar. Hal itu dikarenakan, TPP yang diperoleh tidak sebanding dengan beban kerja, serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “TPP diperoleh tenaga medis hanya Rp300 ribu per-bulan, tidak sesuai dengan beban kerja untuk meningkatkan derajat kesejatan masyarakat di SBT,” ujarnya.

Sedangkan ASN yang bertugas pada dinas dan badan di SBT, memperoleh TPP sebesar Rp1 juta hingga Rp3 juta. Nilanya disesuaikan dengan golongan masing-masing. Karena itu, Abas mengaku, sedang mencoba membangun komunikasi secara intens dengan Pemkab SBT. Termasuk dengan mengupayakan menyampaikan persoalan tersebut kepada tim anggaran.

Diharapkan ada perubahan penyesuaian terhadap TPP yang diberikan. “Saya sudah menyampaikan masalah ini kepada tim anggaran sebelum pembahasan APBD SBT dan hasilnya masalah TPP tenaga medis ini akan ditinjau kembali,” tandasnya.

Dengan kondisi tersebut, diharapkan para tenaga medis di Puskesmas menghentikan aksi mogok kerja, dan kembali bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap Senin (9/12/2019) para tenaga medis dapat kembali bekerja di Puskesmas Bula seperti biasa, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar,” tandasnya.

Sebelumnya, tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Bula melakukan aksi mogok kerja, karena menilai TPP yang diperoleh sangat kecil dan tidak sebanding dengan pegawai Dinas Kesehatan setempat. Aksi mogok dilakukan dengan menggembok pagar puskesmas, dan kemudian menempelkan berbagai tuntutan pada pintu masuk dan pagar puskesmas tersebut. “Aksi mogok ini dilakukan karena kami merasa adanya diskriminasi pembagian TPP antara petugas Puskesmas dan pegawai struktural di Dinas Kesehatan SBT,” ujar koordinator aksi, Zainal Rumakefing.

Mereka berkeberatan diberikan TPP hanya sebesar Rp300 ribu per orang, sedangkan pegawai pada Dinas Kesehatan SBT memperoleh Rp1 juta hingga Rp3 juta sesuai dengan golongan. Menurut Zainal, seharusnya tenaga medis pada Puskesmas diperhatikan kesejahteraannya, karena merupakan garda terdepan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kabupaten tersebut.

Zainal juga menjamin, aksi mogok akan dilakukan tanpa batas waktu. Setidaknya sampai ada kejelasan dari Dinas kesehatan maupun Pemkab SBT menyangkut pemberian TPP tersebut. Para pegawai tersebut menyampaikan empat tuntutan, menolak keputusan tim TPP kabupaten SBT, menuntut adanya kesamaan hak dan kewajiban seperti yang diperoleh ASN di lingkup Pemkab SBT dikarenakan beban dan resiko kerja yang tinggi.

Menyatakan tidak akan memberikan pelayanan rawat jalan kepada warga terhitung 7 Desember 2019, dikarenakan pertemuan mereka bersama Kepala Bappeda serta kepala Keuangan dan Aset Daerah, Pemkab SBT sejak setahun lalu, tidak dipenuhi.

Mereka juga menyatakan kekecewaaan terhadap penjelasan yang disampaikan Kepala Bagian Hukum, Pemkab SBT, bahwa TPP tidak akan direvisi. Hal itu, dinilai sebagai ejekkan melecehkan profesi para tenaga medis. Mereka berharap pemkab SBT segera memperhatikan aspirasi serta tuntutan penyesuaian hak dan kewajiban tersebut. Sehingga tidak berdampak mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (Ant)

Lihat juga...