Walhi Sumbar Minta Pemerintah Awasi Area Penambangan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Kondisi kerusakan alam yang terjadi di Sumatera Barat telah dinyatakan mengkhawatirkan. Kerusakan alam itu terjadi akibat adanya aktivitas penambang di kawasan daerah aliran sungai, serta  di kawasan pertanian.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat menyatakan, pemerintah perlu melakukan upaya penegasan.

Direktur Walhi Sumatera Barat, Uslaini, mengatakan, pemerintah daerah perlu serius lagi memastikan, apakah izin tambang yang diberikan itu sudah melakukan hal yang benar dalam hal tetap memikirkan dampak lingkungan yang buruk. Sejauh ini sikap pemerintah seakan abai kepada perusahaan yang telah diberi izin.

Menurutnya, ada baiknya bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan ataupun pemantauan kepada aktivitas tambang yang diberikan tersebut. Persoalan penting atau tidaknya tentang kondisi aktivitas penambang, namun perlu dipastikan apakah kegiatan tambang sudah melenceng dari izin, atau malah izin tambang yang keluar itu, disalahgunakan untuk kegiatan tambang lainnya.

“Walhi melihat tidak ada pengawasan dalam tambang yang berizin itu. Padahal seharusnya diawasi terus, jika tidak, maka yang seharusnya izin tambang soal galian C, malah beralih ke jenis tambang lainnya. Akibatnya malah merusak lingkungan, dan menurut saya tidak dapat dijamin bagi perusahaan yang punya izin, tidak merusak lingkugan,” katanya, Rabu (25/12/2019).

Hal yang demikian barulah soal yang punya izin yang perlu diawasi juga, belum lagi untuk aktivitas tambang yang masih ilegal atau belum berizin. Untuk yang ilegal maka sangat jelas berdampak pada kerusakan lingkungan. Sehingga kepada pemerintah jangan sekedar rencana melakukan penertiban tambang ilegal saja, sebaiknya turun ke lapangan dan lihat langsung kondisi di lapangan.

“Bagi saya hal yang mengejutkan lagi, data dari pantauan udara BNPB 98 persen sungai di Indonesia ini dinyatakan telah tercemar dan yang terparah itu di kawasan Pulau Jawa. Sementara di Sumatera Barat masih cukup banyak sungai yang masih bagus, jadi sebaiknya mari dijaga juga, jangan diberi izin semuanya,” ujarnya.

Uslaini menyebutkan pemerintah perlu jeli dan teliti dalam hal memberi izin. Jeli dimaksud agar memastikan luas kawasan tambang, memastikan tidak bakalan berdampak kepada pemukiman penduduk, pertanian, dan hal lainnya.

Setelah diberi izin, lakukan pengawasan atau pemantauan secara berkala agar aktivitas tambang sesuai dengan izin yang diberikan.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi dan Penegakan Hukum WALHI Sumatera Barat, Yoni Candra, menyatakan, Walhi mencatat ada 175 perusahaan bergerak di bidang lingkungan di daerah tersebut.

Ternyata 5 perusahaan di antaranya yang hanya memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Sedangkan sisanya 170 perusahaan lagi, belum memiliki IPPKH.

“Saat ini Walhi memproses 19 kasus terkait lingkungan hidup. Tidak hanya itu, ia menyebutkan hanya 5 perusahaan yang memiliki IPPKH dari 175 perusahaan di Sumatera Barat, dalam aktivitas tambang dan kebun pada kawasan hutan.

Selain itu ada beberapa temuan Walhi dalam perizinan seperti izin lingkungan yang di dalamnya ada Amdal. Dimana pemrakarsa izin tidak melibatkan partisipasi publik dalam bentuk komisi Amdal khususnya masyarakat kawasan hutan, oleh sebab itu potensi pelanggaran terjadi.

Berdasarkan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan ada kewajiban seperti penapisan Amdal lebih 200 H atau UKL/UPL kurang 200 H, setelah itu dilakukan uji publik dan konsultasi publik.

Kemudian dilakukan penyesuaian RTRW daerah, namun kondisi di lapangan setelah izin lingkungan keluar baru dilakukan penyesuaian.

“Pengawasan dari pemerintah daerah sangat lemah, misalnya dalam reklamasi pasca-produksi tambang. Namun kenyataannya Pemerintah Provinsi menerbitkan perpanjangan izin operasi produksi tambang, penegakan hukum tidak dilakukan dalam hal tersebut,” katanya.

Ia menyebutkan, penetapan kawasan hutan menurut SK 35/2013 Menhut, dari 19 daerah hanya Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh yang tidak memiliki kawasan hutan.

Fakta di lapangan, banyak daerah menambang di luar Izin Usaha Pertambangan yang ada. Selain itu perkebunan yang memiliki HGU ada sekitar 3854 hektare tumpang tindih dengan kawasan hutan.

“Kepada masyarakat saya minta secara proaktif melakukan pengawasan, serta juga melaporkan setiap kejadian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan praktik ilegal logging dan perambahan hutan,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa kepedulian itu harus dimunculkan bagi setiap individu masyarakat agar dampak buruk seperti banjir, tanah longsor, bahkan juga kekeringan tidak sampai melanda daerah itu.

Praktik ilegal logging dan perambahan hutan bisa berdampak terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor bahkan juga kekeringan. Agar kekhawatiran ini tidak terjadi,  kepada masyarakat diminta untuk mengawasi.

“Bila ditemui ada praktik penebangan liar, segera laporkan,” tegasnya.

Lihat juga...