Wali Kota Bekasi Angkat Bicara Terkait Penghentian Jamkesda

Editor: Makmun Hidayat

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menanggapi terkait soal polimik KS-NIK, ditemui usai meresmikan pembangunan gedung Kejari di Jalan Veteran, Jumat (13/12/2019). -Foto: M. Amin

BEKASI — Penghentian layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bekasi, Jawa Barat, terus menuai protes dalam bentuk aksi dan dukungan sejumlah elemen masyarakat setempat.

Hal tersebut membuat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi angkat bicara. Ia mengatakan siapapun berhak menyampaikan pendapat. Begitu sebaliknya  semua pihak harus menerima baik wali kota maupun DPRD Kota Bekasi.

“Pada persoalan objektifnya entah itu soal program Jamkesda KS-NIK harus diberikan pendidikan mencerdaskan. Mungkin masyarakat belum tau aturan yang mengikat silakan saja menyampaikan dengan baik apa regulasi apa kendalanya,” ujar Rahmat Effendi, ditemui usai meresmikan pembangunan gedung baru Kejari Kota Bekasi, di Jalan Veteran, Jumat (13/12/2019).

Rahmat Effendi mengatakan terkait penghentian layanan program kesehatan melalui KS-NIK tak lain karena mengikuti aturan diatasnya Perpres 82 tentang layanan kesehatan yang mengharuskan integrasi. Artinya jelasnya, bahwa Perda tentang program layanan kesehatan Kota Bekasi kalah derajatnya meskipun dinilai memiliki pelayanan kesehatan yang lebih baik.

“Kalo ada riak ingin menyampaikan pendapat itu  lumrah. Jadi sekarang biarkan saja itu bergulir, dan proses judicial review (JR) juga berjalan sehingga jelas fatwanya nanti,” jelasnya.

Bila nanti hukumnya berketetapan tetap harus diintegrasikan. Maka harus dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat bahwa aturan tersebut mengikat baik kepada pemerintah dan masyarakatnya.

“Pertanyaannya kenapa KS harus lebih diutamakan karena mungkin lebih bersifat bergotong royong, Jadikan ga bisa kita bergotong royong sementara masyarakat kita ini dirugikan. Itu yang diperjuangkan melalui JR,” ucapnya.

Namun demikian Pepen sapaan akrab Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa program KS-NIK sudah diberi pendampingan oleh KPK dengan menyarankan Pemkot Bekasi untuk tidak membayar jaminan kesehatan bagi warga yang sudah pemegang BPJS.

“kebijakan Perda KS-NIK Kota Bekasi keluarnya lebih dulu dari Perpres 82. Tapi saya sudah bersurat lagi ke KPK bagaimana masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS sementara sudah ngap-ngapan maka pemerintah masih menyiapkan anggaran, karena arahan KPK jelas jangan sampai dobel,” tegas Pepen.

Dia juga menyinggung soal layanan BPJS bahwa dalam satu minggu hanya menanggung layanan dua kali. Sementara pasien tersebut butuh butuh perawatan sepuluh kali, artinya ada 8 kali terjadi kekosongan maka hal tersebut yang dibilang KPK boleh.

Dia menyampaikan bahwa di Kota Bekasi masyarakat non PBI yang tidak memiliki apa-apa lagi ada sekira 500 ribuan. Bagaimana mengakomodir jaminan kesehatan mereka maka tidak lagi menggunakan upaya Jamkesda.

“Saya berusaha untuk tidak memakai upaya jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Pakainya nanti adalah biaya pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat berbasis NIK di Kota Bekasi,” tegasnya mengatakan KS-nya tetap, tetapi jaminan kesehatannya tidak karena dianggap duplikasi dari Jamkesda Nasional.

Lihat juga...