Wamenkeu: Pemerintah Jaga Defisit Anggaran 2,2 Persen

Editor: Makmun Hidayat

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Australia Awards Short Term Awards, pada Kamis (12/12/2019) di sebuah hotel di Cikini, Jakarta Pusat. -Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kembali bahwa pemerintah tetap akan beroperasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Suahasil sekaligus menepis spekulasi pihak-pihak yang menyebut pemerintah akan merelaksasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan melampaui batas maksimum defisit anggaran pada tahun 2020 mendatang.

“Kita pemerintah tetap beroperasi dengan UU keuangan negara yang berlaku seperti sekarang. Sekali lagi kita beroperasi dengan UU yang berlaku sekarang, defisit maksimum 3 persen dari PDB,” tegas Suahasil saat ditemui di sebuah hotel di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Adapun defisit anggaran yang ditetapkan pemerintah pada 2022, Suahasil menyebut sekitar 2,2 persen. “Ya sekitar itulah, 2,2 persen. Jangan salah, bukan 2,4 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Suahasil menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemotongan demi mendorong aktivitas perekonomian domestik, yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.

“Kita tentu tidak ingin sampai APBN malah semakin mendorong ekonomi ke bawah lagi. Konsekuensinya adalah pelebaran defisit, ya tidak apa-apa,” katanya.

Sebagai informasi tambahan, defisit APBN pada 2019 pemerintah telah menetapkan sebesar 1,87 persen namun terjadi pelebaran 2 persen hingga 2,2 persen dari PDB yang juga melebihi outlook sebesar 1,93 persen.

Lihat juga...