15 KEK Hasilkan Investasi hingga Rp22,2 Triliun

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan tiga salinan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, masing-masing PP Nomor 68 Tahun 2019 tentang KEK Singhasari, PP Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Likupang, dan PP Nomor 85 Tahun 2019 tentang KEK Kendal, pada Senin (6/1/2020) di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Dengan tambahan tiga KEK tersebut, kini total keseluruhan KEK hingga Desember 2019 mencapai 15 KEK, yaitu; KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Sorong, KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Likupang dan KEK Tanjung Api-api.

Adapun rincian KEK dari sisi sektor pengembangannya adalah sembilan KEK bergerak dalam industri manufaktur, sementara enam sisanya bergerak pada sektor pariwisata beserta ekonomi digital.

“Dari 15 KEK, total 11 sudah beroperasi (melayani investor). Empat lainnya Kendal, Singhasari, Likupang dan Tanjung Api-api, kita minta agar dapat segera beroperasi di tahun ini,” ujar Sekretaris Kemenko Perekenomian, Susiwijono, usai menyerahkan salinan PP tersebut.

Susiwijono mengungkapkan, pengembangan KEK bertujuan meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan pekerjaan serta membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa.

“Yang disasar adalah industri berdaya saing global, jasa pariwisata bertaraf internasional, jasa pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi digital,” paparnya.

Pengembangan 15 KEK tersebut telah menghasilkan realisasi investasi hingga Rp 22,2 triliun, dan juga telah berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, yang terhitung hingga akhir tahun 2019, realisasi serapan tenaga kerja di KEK mencapai 8.686 orang.

Kedepan, lanjut Susiwijono, dibutuhkan dukungan dan kerjasama antara semua pihak terkait, sehingga pengembangan KEK dapat terencana, terintegrasi, dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pemda, ujar Susiwijono, sebagai penerima manfaat terbesar dalam pengembangan KEK diharapkan memiliki komitmen kuat mendukung pengembangan KEK dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk berinvestasi di KEK.

“Misalnya, menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait pengurangan pajak dan retribusi daerah, atau mengenai penyederhanaan perizinan berusaha di KEK, atau tentang penataan wilayah (RDTR) di sekitar KEK supaya pembangunannya serasi dan terpadu dengan wilayah sekitarnya.

Serta mencegah urban sprawl. Juga dengan meningkatkan intensitas koordinasi penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengelolaan KEK yaitu dalam pembentukan Dewan Kawasan, dan membangun infrastruktur wilayah yang terkoneksi dengan pengembangan KEK,” jelas Susiwijono.

Lihat juga...