Ahli: Pemilu Serentak Menimbulkan Multi Efek

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

JAKARTA — Didik Supriyanto sebagai ahli yang dihadiri Pemohon dalam sidang uji materil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), menyebutkan, pemilu serentak mendorong pemerintahan kongruen, karena parpol-parpol terpaksa menggalang koalisi sebelum pemilu.

“Pemilu serentak menimbulkan multi efek yaitu kecenderungan pemilih Presiden dan kepentingan Presidennya berpengaruh pada pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen. Keterpilihan calon Presiden A mempengaruhi keterpilihan calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon Presiden A,” kata Didik di hadapan majelis hakim MK saat uji materil UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Menurut Didik, pemerintahan yang tidak efektif pada era Presiden SBY adalah akibat pemisahan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang melahirkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional.

“Sehingga MK memerintahkan agar kedua jenis pemilu itu dilaksanakan serentak pada 2019. Tujuan putusan itu adalah untuk menguatkan sistem presidensial,” ujarnya.

Namun dalam praktiknya, sebut Didik, dalam Pemilu serentak 2019 hanya menyertakan pemilu presiden dan pemilu legislatif tanpa menyertakan pemilu kepala daerah. Hal ini menyebabkan keterbelahan kondisi pada tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota.

“Belajar dari Pemilu 2019, solusi keterbelahan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota adalah menyertakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilu serentak total nasional,” ungkapnya.

Sementara itu pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Khairul Fahmi yang juga dihadiri oleh Pemohon. Menyebutkan Pemilu serentak dengan lima kotak memiliki berbagai persoalan yang cukup serius, sehingga membutuhkan evaluasi yang menyeluruh.

Persoalan tersebut tidak hanya terkait manajemen teknis dan pelaksanaan, melainkan juga berhubungan dengan substansi pemilu, yaitu kemurnian hak pilih warga negara sebagai wujud konkret kedaulatan rakyat.

“Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan pemilu serentak pada 2019 sesungguhnya mendapat dukungan luas dari para pemikir hukum tata negara, pakar politik bahkan juga publik. Dari putusan tersebut, argumentasi MK yang paling mendapat dukungan adalah alasan keterkaitan desain sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial,” sebutnya.

Desain keserentakan pilpres dengan pemilu legislatif, katanya, akan berkontribusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sidang ini menghadirkan tiga orang ahli menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan pengujian ketentuan mengenai “pemilu serentak” dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Adapun materi UU Pemilu yang diujikan ke MK yaitu Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, Pasal 347 ayat (1) frasa
“pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”.

Selain menguji materi UU Pemilu, Pemohon juga menguji ketentuan pemilihan serentak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Lihat juga...