Aset PDAM, DPRD Bekasi Ancam Pemisahan Sepihak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mengatakan, lambannya proses pemisahaan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (TB) dan Tirtapatriot, disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang jalan di tempat.

Padahal, sesuai kesepakatan awal, bahwa proses pemisahan aset PDAM antara Kota dan Kabupaten Bekasi tersebut harus selesai pada Mei 2020 mendatang sesuai bunyi kesepakatan awal sejak tahun 2017 lalu. Tapi sampai sekarang belum ada titik temu.

Ani Rukmini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, saat ditemui Cendana News, belum lama ini. Foto: Muhammad Amin

“Saya melihat penyebabnya di Pemkot Bekasi yang jalan di tempat. Karena untuk Kabupaten Bekasi sudah selesai, baik di legislatif ataupun di eksekutif sudah sepakat. Tapi di Kota Bekasi belum,” ujar Ani Rukmini, kepada Cendana News, Minggu (26/1/2020).

Dikatakan bahwa Kabupaten Bekasi, sifatnya mengikuti kebijakan sesuai kesepakatan sebelumnya. Baik DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sudah melangkah maju.

“Tapi Kota Bekasi yang menurut saya masih jalan di tempat, terkait pemisahan aset tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, terkait pemisahan aset, pada akhir tahun 2019 lalu sudah dimediasi oleh BPKP Jabar di Bandung. Bahkan Kabupaten Bekasi sendiri sudah mengakomodir angka yang diajukan sebesar Rp199 miliar dari pengajuan awal mencapai Rp362 miliar lebih.

“Bantahan Kota Bekasi beberapa waktu lalu itu kenapa tidak dikomunikasikan dari awal dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sehingga proses pemisahan bisa lebih cepat agar pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi maksimal,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pemerintah Kota Bekasi terkait ada beberapa aset tanah yang ingin dimasukkan ke dalam pemisahan aset sebagai nilai tertentu. Hal tersebut adalah data baru dan kenapa tidak dimasukkan dari awal.

“Itu yang saya maksud jalan di tempat, sementara batas akhir sudah mendesak. Pemkot Bekasi ingin dimasukkan data baru terkait 7 bidang tanah. Kenapa saat proses mediasi di Bandung tidak dibicarakan,” jelasnya.

Dia menegaskan apa yang disampaikan Pemkot Bekasi terkait beberapa bidang tanah yang belum diakomodir bahwa hal tersebut terkait teknis. Harusnya disampaikan ke Pemerintah Kabupaten.

“Kalau begitu terus kapan selesainya soal pemisahan aset,” tukasnya, meminta agar Pemkot Bekasi dalam proses pemisahan aset PDAM bisa melibatkan pihak legislatif karena proses politikya harus berjalan.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Kabupaten Bekasi sudah menginginkan pemisahan aset PDAM bisa segera selesai. Saat ini, dia mempersilakan Pemkot Bekasi, memproses keinginannya terkait pemisahan aset.

“Melihat respon Pemkot Bekasi terkesan jalan di tempat terkait pemisahan aset, DPRD Kabupaten Bekasi mendorong pemisahan sepihak. Saat ini tengah dikomunikasikan dulu kemungkinan-kemungkinannya biar paralel jalan. Kalau menunggu Kota Bekasi kan nggak jelas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi melalui Asisten Daerah, Nadih Arifin, menyampaikan bahwa masih ada beberapa aset yang harus dikonfirmasi. Hal tersebut sesuai hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Jabar.

Pemkot Bekasi mengklaim hasil perhitungan KJPP Efendri Rasi terkait aset berupa tanah. Pemkot Bekasi juga menyatakan bahwa telah melakukan kesepakatan bersama tentang pengakhiran surat perjanjian kepemilikan dan pengelolaan PDAM Bekasi.

Lihat juga...