Asosiasi Asuransi Gugat UU Perasuransian ke MK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengajukan uji materiil UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian tersebut berbunyi “Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (3) Ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Heru Widodo selaku kuasa hukum menyatakan norma tersebut tidak mencantumkan secara tegas kegiatan usaha suretyship, yang merupakan kegiatan yang telah 40 tahun lebih dikenal dan dijalankan sebagai satu produk inovasi perusahaan asuransi.

Keberadaan usaha tersebut untuk menjawab tantangan pengambilalihan potensi risiko kerugian yang dapat dialami salah satu pihak atas pelaksanaan suatu kontrak dalam pengadaan barang atau jasa.

“Di dunia internasional, usaha ini mengalami perkembangan pesat, sedangkan di Indonesia sendiri, perusahaan asuransi sejak 1970-an dinilai sebagai lembaga nonperbankan yang dapat menjadi alternatif untuk memberi jaminan dalam mendukung proyek pembangunan,” kata Heru di hadapan majelis hakim saat sidang uji materiil UU Perasuransian di Gedung MK, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ada pun legalitas suretyship kata Heru telah diakui Pemerintah sejak 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980.

Meski telah berpedoman pada banyak aturan yang jelas, namun ironisnya usaha suretyship tidak diatur secara tegas dalam UU Perasuransian.

“Pelaksanaan penjaminan melalui produk suretyship ini hanya didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian yang memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas lini usaha asuransi berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh Heru mengatakan, saat ini ada 47 perusahaan asuransi yang mendapatkan izin mengeluarkan produk tersebut. Namun statusnya menjadi tidak jelas dan keberadaannya menjadi rancu bahkan terancam berhenti keberlangsungannya setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

“Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian lini usaha suretyship dan merugikan Pemohon karena perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan suretyship harus menyesuaikan dalam waktu tiga tahun sejak UU tersebut diundangkan. Akibat dari hal ini, hanya perusahaan yang berizin saja yang diakui keabsahannya secara hukum untuk dapat memasarkan lini usaha tersebut,” ujarnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny, menyampaikan uraian terkait pihak yang dapat bertindak mewakili sebuah asosiasi di dalam dan luar pengadilan. Sehingga, hal ini menjadi pintu gerbang masuknya Pemohon dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang mengajukan perkara.

“Selain itu, kami meminta agar Pemohon menerangkan secara jelas jumlah anggota yang tergabung ke dalam asosiasi ini serta dari seluruh anggota. Apakah semua anggota asosiasi ini memiliki izin usaha suretyship tersebut. Dan ini harus dijelaskan,”

Di samping itu, Enny juga menyoroti hak konstitusional yang dimohonkan Pemohon mengenai adakah pertentangannya hak, baik potensial maupun aktual, yang terabaikan dengan berlakunya UU Perasuransian.

Dalam permohonan, Enny mendapati bahwa Pemohon mendalilkan norma a quo bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) yang utama membahas perekonomian. Namun, Enny belum menemukan secara jelas dan baik konstitusionalitas yang terlanggar.

Sedangkan Hakim Suhartoyo meminta agar Pemohon menyederhanakan permohonan sehingga tidak terjadi pengulangan dalam permohonan agar isinya dapat dipahami dengan baik oleh banyak orang yang membaca permohonan tersebut.

Lihat juga...